Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, pemerintah harus melakukan investigasi terhadap langkanya minyak goreng yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi, kejadian kelangkaan ini terus selalu berulang.
"Jika kelangkaan pasokan tersebut lebih dikarenakan adanya aksi kartel, dan jika ada keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari para perusahaan induk produksi, maka langkah awalnya adalah menstop dana bagi hasil perkebunan sawit," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/2).
Karena sepengetahuan Satyo, cerita awal dana bagi hasil tersebut juga atas inisiasi pemerintah ketika harga minyak sawit dunia sedang anjlok.
"Maka sudah semestinya pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas para pihak yang 'bermain' dalam mengendalikan harga dan distribusi minyak goreng," kata Satyo.
Karena, masyarakat selaku konsumen selalu akan menjadi objek yang dirugikan akibat aksi bisnis kotor yang sanggup mengendalikan dan menentukan peredaran dan harga sembako.
Bahkan, pemerintah pusat juga sering menjadi korban para kartel yang berbisnis kotor tersebut.
"Itu terbukti gagalnya Menteri Perdagangan dalam meredam liarnya distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran," pungkas Satyo.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dianggap gagal meredam liarnya distribusi dan kelangkaan minyak goreng di pasaran beberapa pekan terakhir. 
