Agus Jabo Priyono: Jangan Korbankan Rakyat Demi Ambisi

Begitu pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Agus Jabo Priyono menanggapi banyak persoalan yang muncul di awal 2022 ini.

Berbagai persoalan yang muncul di antaranya, terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dan Instruksi Presiden (Inpres) 1/2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Terkait JHT kata Agus, masyarakat menolak Permenaker tersebut diterapkan karena dianggap hanya akan merugikan buruh.

Karena penyebabnya, bagi buruh yang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau mengundurkan diri baru bisa mencairkan dana JHT saat usia 56 tahun.

"Padahal, mereka tentu saja membutuhkan dana yang diambil dari presentase upah bulanan itu untuk survive, entah untuk modal usaha maupun keperluan lainnya," ujar Agus kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (21/2).

Dalam Inpres disebutkan masyarakat yang akan mengakses layanan publik seperti pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), melaksanakan ibadah haji atau umrah, serta proses jual beli tanah harus menyertakan kartu BPJS Kesehatan sebagai salah satu syaratnya.

Kebijakan itu kata Agus, juga mendapat penolakan yang massif dari publik. Masyarakat merasa dieksploitasi dan dipaksa oleh negara untuk mengakses kartu jaminan kesehatan tersebut.

"Sejatinya, arah dari lahirnya kebijakan itu sudah terlihat kasat mata, yakni negara membutuhkan dana besar yang dikumpulkan dari iuran rutin masyarakat untuk biaya pembangunan beberapa megaproyek infrastruktur seperti Ibu Kota Negara (IKN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan beberapa bendungan dan jalan tol," jelas Agus.

Karena selama ini kata Agus, untuk pembiayaan infrastruktur, pemerintah bergantung pada skema utang. Baik utang luar negeri, utang dalam negeri, dana hibah luar negeri, maupun Surat Berharga Negara (SBN).

Padahal, penerimaan negara dari dua program yakni JHT dan BPJS Kesehatan kata Agus, terbilang cukup besar, yaitu mencapai Rp 500 triliun. Total dana JHT per-2021 mencapai Rp 375,5 triliun, dan total iuran JKN-KIS sebesar Rp 124,89 triliun per November 2021.

Penerimaan dana dari program JHT mayoritas dananya ditempatkan pada sejumlah instrumen investasi obligasi dan surat berharga, yaitu sebesar 65 persen.

"Dengan kata lain, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk membiayai ambisi pembangunan infrastruktur, negara meminta rakyatnya untuk mengumpulkan dana besar melalui skema jaminan sosial yang terkesan dipaksakan," terang Agus.

Padahal sambung Agus, kondisi ekonomi rakyat Indonesia masih hancur lebur akibat pandemi Covid-19.

"Rakyat masih tertatih-tatih untuk pulih seperti sedia kala. Seharusnya, negara tidak boleh memaksakan kehendak mengambil pungutan dana dari rakyat dengan skema apapun. Dana JHT merupakan hak buruh yang harus diberikan kapanpun saat mereka membutuhkan," tegas Agus.

Sementara itu terkait dengan jaminan kesehatan kata Agus, rakyat seharusnya berhak mendapatkan pelayanan gratis dari negara, bukan malah memaksa untuk membayar iuran. Karena, pendidikan dan kesehatan rakyat harus ditanggung oleh negara.

Dengan demikian dari uraian tersebut, DPP Prima berharap pemerintah untuk menunda sementara waktu pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang belum mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat.

"Kita harus lebih bersabar dahulu menunggu ekonomi benar-benar pulih dan stabil. Jika belum mampu membahagiakan rakyat, jangan dipersulit kehidupan mereka yang sudah berat. Jangan korban rakyat hanya demi satu ambisi," pungkas Agus.