Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK), Haris Rusly Moti mengatakan, dalam waktu dekat akan ada petinggi partai politik koalisi yang akan menyampaikan pesan yang sama.
"Kabarnya Ketum PAN juga sudah didekati untuk buat pernyataan serupa?" kata Haris Rusli Moti dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Rabu (23/2).
Bagi Haris, ada pesan khusus dari usulan itu. Yakni, Presiden Joko Widodo nampaknya ingin menyampaikan kepada publik bahwa dia tidak siap pensiun jadi kepala negara.
"Kayaknya ada yang tak siap pensiun jadi penguasa oligarki di Istana, maunya diperpanjang 3 tahun hingga 2028 dan diperpanjang lagi hingga 2035," tuturnya.
Haris tidak menyebutkan oligarki itu adalah Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan yang dipercaya sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Jika kecurigaan itu benar, Haris yang juga aktivis Petisi'28 ini, Jokowi dan LBP akan tetap bisa memegang kendali Istana tanpa perpanjangan atau penundaan jadwal Pemilu 2024.
"Sebetulnya ada jalan lain, tiga skenario agar Pak @jokowi dan LBP tetap berkuasa istana, tanpa harus perpanjang masa jabatan presiden selama 3 tahun," katanya.
"1. Ajukan Ibu Iriana Jokowi jadi Capres; 2. Calonkan Gibran jadi Presiden RI; 3. LBP jadi Capres dengan Wapresnya Jokowi," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar Pemilu Serentak 2024 ditunda, tidak akan menjadi satu-satunya suara dari kalangan partai politik koalisi pemerintah. 
_Ist.jpg)
BERITA TERKAIT: