Tidak Ingin Renggut Hak Rakyat, Demokrat Yakin Jokowi Turun Panggung di Pemilu 2024

Demikian disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat,  Herzaky Mahendra Putra, merespons usulan tentang penambahan masa jabatan presiden, Rabu (23/2).

Herzaky berpendapat, sebagai presiden, Jokowi pasti ingin dikenang sebagai pemimpin yang bukan seenaknya. Terlebih untuk kepentingan sendiri apalagi kelompok oligarki.

"Dan meninggalkan demokrasi dan konstitusi yang cacat. Apalagi pakai menunda Pemilu," demikian kata Herzaky.

Herzaky berpendapatm jika Jokowi mau memperpanjang jabatannya, bisa dimaknai telah merenggut hak konstitusi rakyat untuk memilih dan dipilih.

Meski demikian, Herzaky memilih menunggu sikap politik apa yang akan diambil Jokowi nantinya.

"Jadi, kita tunggu Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan-usulan berbahaya seperti ini," pungkasnya.

Suara tentang penambahan masa jabatan presiden kembali muncul dai kalangan koalisi pemerintahan Joko Widodo.

Terbaru, Ketua umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengaku mendapat masukan dari berbagai elemen pengusaha dan masyarakat untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.