Soal Pengeras Suara Masjid, Ulama Aceh: Kembalikan pada Kearifan Lokal

"Misalnya memang ada daerah-daerah yang terganggu, tentu masyarakat di daerah itu akan melakukan musyawarah untuk mencari solusi yang terbaik," kata Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk Faisal Ali, dikutip Kantor Berita RMOLAceh, Sabtu (26/2).

Lanjut Tgk Faisal, Aceh tidak perlu aturan sebagaimana yang atur dalam surat edaran Menteri Agama tersebut. Dia menyarankan pemerintah untuk biarkan masyarakat mengurus hal semisal pengeras suara secara adat istiadat.

Jika pengeras suara tidak diperkenankan, maka masyarakat muslim di kampung-kampung yang jauh dari masjid atau mushala tidak mendengar waktu shalat. Sebaliknya, ada juga rumah-rumah yang dekat dengan masjid dan mushala.

“Jadi kita kembalikan saja kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dengan kearifan lokalnya bagaimana cara mengatur dan menyampaikan syiar kita dan ibadah kita, baik di bulan Ramadan ataupun di hari biasa," papar Faisal.

Ihwal pernyataan Yaqut yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing, menurut Faisal, Menag Yaqut tidak sedang membandingkan dua hal itu. Dia mengatakan berbeda halnya jika Yaqut membuat permisalan.

"Namun secara kearifan, menjaga perasaan, alangkah baiknya tidak disampaikan contoh seperti itu. Namun lebih baik diberikan contoh-contoh yang lain," ucapnya.

Ditambahlan Faisal,  Yaqut tidak membandingkan. Dia hanya memberikan contoh supaya tak menimbulkan fitnah di antara sesama muslim. Namun dalam konteks keagamaan dan syiar, Yaqut dan pejabat publik lain tidak pantas membuat perbandingan seperti itu.

“Kami berharap komunikasi pejabat-pejabat publik harus lebih arif dengan mempertimbangkan perasaan masyarakat. Ini yang perlu sekali dijaga," tutup Faisal.