Jika pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra bertanya tentang lembaga apa yang akan digunakan, maka Qodari mempertanyakan pasal apa yang akan digunakan untuk memundurkan pemilu.
"Kalau saya pertanyaannya pasalnya apa? Pasal di mana? UU Pemilu? TAP MPR? Kalau TAP MPR kan setelah reformasi kan tidak masuk lagi hirarki hukum Indonesia,†ujar Qodari kepada wartawan, Senin (28/2).
Qodari mengatakan bahwa zaman orde baru di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada TAP MPR, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Artinya, dari UUD 1945 langsung ke UU.
“Jadi saya pribadi melihat kalau perpanjangan masa jabatan itu intinya adalah amandemen, kalau amandemen
ngapain pengunduran pemilu? Gitu,†tutur Qodari yang sempat menyatakan dukungan pada duet Jokowi-Prabowo di Pilpres 2024 itu.
Menurutnya, masa jabatan presiden harus berakhir pada 2024 mendatang. Jika ingin menambahnya lagi, maka harus bertarung kembali di pemilu nanti bukan memundurkan pemilu.
“Yang jelas masa jabatan presiden itu sudah habis masa berlakunya 2024. Kalau mau diperbaharui ya harus lewat pemilu lagi tarung lagi di pemilu entah lawan nama-nama baru lawan nama lama, atau kotak kosong, pokoknya legitimasi itu harus ada,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pertanyaan berbeda disampaikan pengamat politik M. Qodari kepada para pengusul penundaan Pemilu 2024. 
BERITA TERKAIT: