Saiful Mujani: Alasan Penundaan Pemilu Tidak Punya Basis Empirik yang Kuat

Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani memaparkan, secara garis besar, ada dua alasan yang disampaikan kubu pro penundaan pemilu, yakni alasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Namun demikian, dua alasan tersebut dinilai masih belum kuat.

SMRC lantas mengungkap hasil risetnya mengenai negara-negara yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi, totalnya ada 165 negara pada periode 21 Februari 2020 sampai dengan 21 Februari 2022.

Dari jumlah tersebut, 62 persen negara tetap melaksanakan pemilu tepat waktu. Kemudian ada 32 persen negara memilih diundur dan saat ini telah dilaksanakan. Sedangkan hanya ada 4 persen negara yang hingga kini masih menunda pemilu.

Pengalaman menggelar pemilu di tengah pandemi Covid-19 juga sudah dilakukan Indonesia, yakni pada saat Pilkada 2020. Pada Pilkada tersebut, tidak ada pelanggaran konstitusi.

"Tidak ada yang mengubah konstitusi. Masa kekuasaannya masih 5 tahun, yang berubah hanya waktu bulan, hitungan bulan. Tidak signifikan. Artinya, pengalaman Pilkada 2020 waktu pandemi kencang kita bisa menyelenggarakan pilkada," ujar Saiful Mujani dikutip dari kanal YouTube SMRC TV, Kamis malam (3/3).

Bahkan menurutnya, partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2020 sangat bagus, lebih tinggi dari rata-rata saat pemilu sebelum pandemi Covid-19.

"Jadi, kita melihat orang yang berargumen pemilu ditunda dengan alasan pandemi itu tidak punya basis empirik yang kuat. Kalau mau meunda pemilu, katakanlah 2027, perbaiki dulu argumennya," tegasnya.

Kemudian soal alasan pemulihan ekonomi, Saiful Mujani berpandangan alasan tersebut tidak ada yang salah, dengan catatan harus objektif.

"Saya kira boleh juga, tapi kita harus objektif, fair. Prioritas pemerintah di apa? Sementara pemilu itu perintah konstitusi. Sangat fundamental," tandasnya.