Begitu ditegaskan Ketua Umum Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, merespons Keputusan Presiden (Keppres) 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang tidak mencantumkan nama Soeharto sebagai tokoh yang berperan dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.
"Saya kira, ini sebuah keputusan politik yang sulit diterima akal sehat. Agak aneh saja bagi saya," ujar Hardjuno kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).
Justru, lanjut Hardjuno, peranan Soeharto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat besar. Karena itu, menghilangkan peran Soeharto sama dengan upaya memanipulasi sejarah bangsa Indonesia.
"Menghilangkan peran Pak Harto dalam peristiwa 1 Maret 1949 sangat tendensius. Ini (Keppres 2/2022) keputusan politik yang dilandasi kebencian dari rezim yang berkuasa saat ini kepada Pak Harto," tegas Hardjuno.
Dia membeberkan, berdasarkan instruksi rahasia tanggal 18-2-1949 yang dikeluarkan oleh Gubernur Militer III/Panglima Divisi III, Kolonel Bambang Sugeng, jelas tercatat peran Letnan Kolonel Soeharto.
Dalam Instruksi Rahasia, Letkol Soeharto diminta untuk mengadakan gerakan serangan besar-besaran ke Yogyakarta, yang saat itu berstatus sebagai ibukota negara. Serangan ini, dilakukan antara 25-2-1949 sampai 1-3-1949 dengan mempergunakan bantuan pasukan dari Brigade IX.
"Saat itu, Letkol Soeharto bertugas selaku Komandan Brigade 10 Wehrkreise III dianggap sebagai 'arsitek' dalam serangan tersebut didukung oleh Sultan Hamengku Buwono IX selaku penguasa sipil Yogyakarta," kata Hardjuno.
"Jadi, sangat jelas dalam instruksi rahasia itu tentang peran Pak Harto untuk mengadakan serangan besar-besar," imbuhnya.
Hardjuno menduga, ada upaya dari pemerintah saat ini untuk menghapus Soeharto dalam catatan sejarah. Bahkan, tidak hanya Soeharto sebagai pribadi, tetapi juga dengan keluarga besarnya.
"Tengok saja saat ini. Semua yang berbau Pak Harto maupun trahnya diobok-obok. Ini saya kira sikap politik yang kerdil," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Menghilangkan peran mendiang Presiden Soeharto dalam catatan sejarah Serangan Umum (SU) 1 Maret 1949 adalah satu keputusan yang tidak masuk akal. 
BERITA TERKAIT: