Tapi, hal itu bukan jaminan akan senada dengan Presiden Joko Widodo. Apalagi, Jokowi telah menyatakan usulan penundan Pemilu 2024 ada bagian dari demokrasi.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (8/3).
"Karena bisa saja nanti presiden berbeda dengan apa yang dimaksud Mahfud, terlebih sebelumnya Jokowi mengapresiasi wacana itu sebagai upaya kebebasan berpendapat," katanya.
Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sebelum ada pernyataan langsung dari Presiden Jokowi tentang penolakan pemilu ditunda, maka belum ada jaminan tentang penyelenggaraan Pemilu 2024.
Perlu diingat bahwa yang disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya sebatas kepatuhan pada konstitusi.
“Itu artinya konstitusi miliki peluang diubah. Dan juga, Jokowi telah terbukti inkonsisten dalam statemen, lebih banyak janji Jokowi yang tidak terbukti," demikian Dedi Kurnia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: