Demikian disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat didaulat sebagai "Inspiring Speech" pada Simposium Demokrasi dan Konsolidasi Nasional yang diselenggarakan Progresive Demokrasi Watch (Prodewa) di Auditorium Perpustakaan Nasional, Kamis (10/3).
Firli mengurai, sistem demokrasi di Indonesia terbagi dalam rentang tahun dan memiliki nama yang berbeda yakni demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965) dan demokrasi pancasila (1965-1998).
Namun Firli menekankan satu hal yang paling penting, dalam bentuk pemerintahan harus terdapat kontrol.
“Karena kalau tidak (ada kontrol), maka setahap demi setahap menuju ketidakadilan karena institusi dan orang-orang yang korup,†kata Firli.
Firli mengingatkan, sebuah negara yang terlalu korup dapat dipastikan bakal mengasilkan taraf kemiskinan dan kesulitan hidup yang intensif. Karena di dalamnya tidak ditemukan hukum-hukum maupun intitusi-intitusi yang memadai untuk mengendalikan hasrat berkuasa serta timbulnya kesewenang-wenangan dan berperilaku korup dalam sistem secara merajalela.
“Untuk menjaga kebiasaan-kebiasaan yang antikorup maka diperlukan hukum-hukum, demikian pula agar hukum-hukum yang berlaku terlihat ada maka diperlukan kebiasaan-kebiasaan baik para pejabat pelaksana (sikap antikorupsi),†tekan Firli.
Pemanggul bintang tiga ini menekankan bahwa, ruh dari demokrasi ialah keterbukaan, transparansi dan akubtabilitas. Maka dengan begitu, kata Firli seharusnya ketika sebuah negara menganut sistem demokrasi seharusnya sudah tidak ada lagi praktik-praktik korupsi.
“Karena dengan ruh keterbukaan menjadi mimpi buruk bagi pelaku korupsi,†kata dia.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Bangsa Indonesia setidaknya telah melewati masa evolusi demokrasi pada sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada perubahan untuk pembangunan nasional atau nation bulding. 
BERITA TERKAIT: