Terima Utusan Kedubes Australia, Wakil Sekjen PKB Bahas Peran Perempuan dalam Sosial dan Politik

Begitu dikatakan Wakil Sekjen DPP PKB Anggia Erma Rini saat menerima kunjungan Ashton Papazahariakis, Sekretaris Kedua Bidang Politik Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (11/3).

Asthon didampingi Thomas Carr dan Rifa Fatharani, dalam kunjungan yang membahas peran perempuan di parlemen, peran perempuan PKB, isu sosial-politik, serta peran penting Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi perempuan besar di Indonesia.

Salah satu poin utama yang ditekankan Anggia pada pertemuan itu, adalah pentingnya mengintegrasikan upaya pengentasan stunting dengan program-program kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI.

"Di Parlemen, pengalaman saya di Komisi IV, isu stunting saya angkat. Sebelumnya tidak terlalu banyak. Sebagai bagian dari ketahanan pangan, isu stunting ini penting," kata Anggia yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR RI ini.

"Dari hasil pembahasan, perempuan punya concern di urusan rumah tangga dan ketahanan pangan petani. Kecenderungan perempuan bisa mengakomodir dan bertindak sebagai pengelola pangan di lingkungan masing-masing," imbuhnya.

Tetapi, lanjutnya, realita yang terjadi adalah tidak banyak perempuan berperan di eksekutif. Setidaknya, di Kementerian Pertanian yang menjadi mitra Komisi IV yang bertanggung jawab pada pengelolaan pangan.

"Apalagi saya lihat jajaran eselon I Kementan RI tidak ada perempuan. Ketika menyoal gender, ini sensitif, apalagi posisi saya sering jadi pimpinan sidang, perempuan sendiri di jajaran pimpinan Komisi IV DPR RI," katanya.

Terkait peran perempuan PKB, Anggia menyatakan, bahwa saat ini isu pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan pengusulan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menjadi fokus utama.

"Kami diminta Ketum DPP PKB Muhaimin Iskandar, UU TPKS sangat urgen dan penting. Ini salah satu instrumen untuk mengurangi kemungkaran dan keburukan," katanya.

"Bahkan kami Fraksi PKB juga mengusulkan RUU KIA. Kita belum punya UU soal itu. Memang ada sejumlah UU yang beririsan, tapi spesifiknya masih banyak UU terkait yang overlapping," pungkasnya.