Pro-Kontra Penundaan Pemilu, Wakil Rais Aam PBNU Sarankan Dibahas di Forum MPR

Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Anwar Iskandar turut menyoroti terkait keriuhan pro kontra penundaan Pemilu. Menurut Kiai Anwar, perbedaan pandangan itu adalah hal biasa dalam negara demokrasi.

Kiai Anwar mengingatkan, di tengah perbedaan pandangan yang terpenting jangan sampai mengoyak persatuan bangsa.

Terkait dengan perbedaan pandangan atas munculnya wacana penundaan Pemilu, Pengasuh Ponpes Al Amien, Kediri Jawa Timur itu menyatakan agar dibahas dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kata Kiai Anwar, MPR-lah yang memiliki kewenangan apakah penundaan Pemilu diperlukan atau tidak.

"Perbedaan itu perlu dan biasa saja, yang paling penting harus menjaga persatuan bangsa. Jangan sampai karena perbedaan malah jadi berantem dan menimbulkan permusuhan, itu tidak boleh," demikian pendapat Kiai Anwar kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu pagi (12/3).

Saat ditanya apakah menyetujui wacana penundaan Pemilu, Kiai Anwar menyarankan pihak MPR harus benar-benar melakukan kalkulasi politik secara detail, termasuk soal risiko politiknya terkait penundaan Pemilu ini.

Dikatakan Kiai Anwar, wacana penundaan Pemilu adalah domain anggota legislator dan senator di forum MPR. Apalagi, Indonesia dalam dua tahun terakhir telah menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan dana tidak sedikit.

"Kita kalkulasi dulu, pertama, ongkos Pemilu tentu tidak sedikit. Kedua, risiko politiknya harus dihitung juga. Jadi kita kalkulasi dulu, belum sampai kesana (setuju atau tidak)," sambungnya.

Saat ini, ia menyebut perbedaan pandangan harus tetap diberi ruang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Tapi harus dijaga persatuan. Kalau MPR menyetujui (penundaan Pemilu) baru kita dukung," demikian argumentasi Kiai Anwar.

Ia juga mengimbau para kiai untuk menjalankan fungsinya mendinginkan masyarakat. Dengan demikian, perbedaan yang muncul tidak menimbulkan benturan keras yang mengancam persatuan bangsa dan negara.