Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Rizal Ramli: Andi Widjajanto Harus Beri Penjelasan Soal Big Data Sumber Hoax Pejabat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/faisal-aristama-1'>FAISAL ARISTAMA</a>
LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Senin, 14 Maret 2022, 19:15 WIB
Rizal Ramli: Andi Widjajanto Harus Beri Penjelasan Soal Big Data Sumber Hoax Pejabat
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto/Net
rmol news logo Nama Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto ikut disebut terlibat dalam menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden. Kajian disajikan lewat Laboratorium 45 atau Lab-45 dan diduga digunakan para elite untuk memunculkan wacana penundaan Pemilu 2024.

Meski Andi Widjajanto telah membantah kabar tersebut, tokoh nasional DR. Rizal Ramli tetap meminta yang bersangkutan untuk menjelaskan data yang dirangkum oleh Lab-45.

Sebagaimana diberitakan Tempo, ada dua salinan kajian dari Lab-45. Pertama berjudul "Presiden Tiga Periode" dan kedua berjudul "Perubahan Konstitusi dari Masa Jabatan Kepala Pemerintahan".

Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu khawatir data ini memang ada dan digunakan para menteri juga elite koalisi untuk menyokong wacana penundaan pemilu. Apalagi teranyar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan turut mengklaim ada big data yang memperlihatkan kecenderungan rakyat ingin pemilu ditunda.

“Gubernur Lemhannas yang baru Andi Widjajanto harus diminta penjelasan soal big data Lab-45, yang jadi sumber hoax pejabat,” tegasnya kepada redaksi, Senin (14/3).

Bagi Rizal Ramli, para pejabat yang mengusung penundaan pemilu sudah salah kaprah dalam membaca atau memahami sebuah data. Apalagi memahami keabsahan data tersebut.

“Ini contoh halu tingkat dewa. Cuma ngerti sedikit istilah big data sudah siap nipu publik. Padahal advanced statistics, dynamic simulation aja ora ngerti,” sindirnya.

Jika benar rujukan mereka mengacu pada data Lab-45, maka Rizal Ramli menilainya sebagai sesuatu yang ironis. Sebab lembaga itu menggunakan angka yang sesuai konstitusi negara tapi tidak mencerminkan perilaku sesuai UUD 1945.

“Hasil kerjanya hoax big data, untuk khianati konstitusi dan amanah reformasi. Benar-benar kebablasan,” lanjutnya. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA