BEM Nusantara: Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bukan Keinginan Rakyat

Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, Dimas Prayoga menegaskan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah keinginan masyarakat Indonesia.

"Bukan representatif dari keinginan rakyat Indonesia," tegas Dimas dalam keterangannya, Senin (21/3).

Dimas menjelaskan, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Hal tersebut termaktub dalam UUD 1945 Pasal 22E.

Dimas pun meminta para elite politik tidak seharusnya mengecoh masyarakat. Terlebih, sampai kencang berembus wacana mengamandemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden.

"Fokus saja membenahi kondisi yang ada hari ini, seperti kelangkaan minyak goreng yang masih dirasakan oleh masyarakat," tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Ridho Alamsyah mengatakan, masalah ancaman inflasi seharusnya bisa menjadi fokus kerja elite-elite politik dan pejabat negara lainnya.

"Yang harus kita pikirkan bersama hari ini adalah bagaimana Indonesia bisa terbebas dari keterpurukan ekonomi dan inflasi. Jadi jangan ada yang ribut-ribut lagi soal presiden tiga periode," pungkasnya.