Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Pimpinan KAMI Bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Bahas Apa?

LAPORAN: FAISAL ARISTAMA
  • Rabu, 23 Maret 2022, 14:17 WIB
Pimpinan KAMI Bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Bahas Apa?
Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M. Massardi saat bertemu dengan Ketum Tanfidz PBNU KH Yahya Cholil Staquf/Ist
Pertemuan diam-diam dilakukan oleh pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang berada di garis oposisi, dengan pucuk pimpinan PBNU, yang garis politiknya paralel dengan pemerintahan Joko Widodo.

Pertemuan ini terbilang unik lantaran digelar di saat suhu politik nasional memanas seiring isu penundaan Pemilu 2024, yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. Isu yang telah terang benderang didengungkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu mendapat tentangan keras dari kalangan aktivis, tak terkecuali KAMI.

Ketika dikonfirmasi soal adanya pertemuan antara pimpinan KAMI dan Ketum Tanfidz PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Komite Eksekutif KAMI Adhie M. Massardi tidak membantah.

“Benar, Senin lalu (21/3) saya memang bertemu Ketum PBNU Gus Yahya. Ini pertemuan pertama saya sejak Beliau terpilih sebagai Ketum Tanfidz PBNU, akhir Desember 2021. Tapi ini urusan personal, pribadi,” kata Adhie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu siang (23/3).

Adhie Massardi bersama Yahya Staquf dan mendiang Wimar Witoelar memang pernah sama-sama menjadi jurubicara Presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Secara berkelakar, Adhie Massardi menyebut ini adalah pertemuan pimpinan NU dan NO. NU yang dimaksud adalah Nahdlatul Ulama, sementara NO adalah Nahdlatul Oposisi.

Setidaknya ada dua hal yang jadi topik perbincangan mereka.

“Pertama, soal buku antologi puisi saya, ‘Pengantar Pergantian Kekuasaan’. Setelah ditandatangani, saya berikan kepadanya. Setelah baca judulnya, Gus Yahya berkomentar: Kekuasaan di sini (di NU) sudah berganti, Mas!’,” ujar Adhie Massardi.

Topik kedua yang dibicarakan mengenai Gus Dur. Adhie Massardi usul kepada Ketum PBNU yang sama-sama mantan jubir Gus Dur untuk memperbaiki “Pojok Gus Dur”, bekas ruang kerja Gus Dur yang dijadikan semacam museum kecil Gus Dur, dan sekarang tampak kumuh.

“Yahya konon sedang menyiapkan ruang yang lebih besar untuk museum Gus Dur, yang bisa diakses lebih banyak orang. Letaknya tidak di dalam perkantoran PBNU, tapi semacam paviliun gedung sehingga bisa lebih leluasa bagi masyarakat umum,” tutur Adhie.

Tapi menurut Adhie, hal paling penting dalam pembicaraannya dengan Gus Yahya menyangkut “nasib politik Gus Dur”.

Kepada KH Yahya Staquf yang didampingi Amin Said Husni, mantan politisi (DPR) PKB yang pernah menjabat bupati Bondowoso dua periode, Adhie meminta agar PBNU memanggil semua anggota parlemen lintas partai yang “trah” untuk memperjuangkan “rehabislitasi politik” Gus Dur.

“Saya bilang kepada Gus Yahya, jika nanti MPR betul-betul menggelar Sidang Umum, semua politisi trah NU di parlemen mengusulkan agar MPR menerbitkan TAP MPR tentang Gelar Pahlawan bagi Gus Dur.”

“Alasan saya, jika gelar pahlawan bagi Gus Dur diterbitkan dengan TAP MPR, maka secara hukum akan menganulir produk hukum yang dikeluarkan sebelumnya, yakni TAP MPR No II/MPR/2001 tentang pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden RI.”

Cara ini, menurut Adhie, tidak terlalu mengundang kontroversi dan perdebatan yang tidak perlu gegara pertikaian politik personal antar-elite waktu itu.

Adhie juga minta agar PBNU melobi partai-partai sekular seperti PDIP dan Golkar, yang dulu berperan banyak dalam pelengseran Gus Dur, mengingat keduanya parpol terbesar di parlemen waktu itu.

“Kita harus bahu-mambahu. Jangan saat mereka (PDIP dan Golkar) bermasalah dengan kelompok-kelompok Islam, jajaran NU diminta berada di garis depan, berhadapan langsung dengan mereka. Giliran kita perlu, mosok mereka menolak?” tutur Adhie.

Adhie berharap sikap PBNU ini kelak menjadi preseden dalam kehidupan ketatanegaraan kita. Yaitu, gelar pahlawan bagi presiden RI ditetapkan oleh MPR, bukan oleh Kementerian Sosial yang diusulkan kepada presiden.

“Buat saya, tidak masalah jika TAP MPR tentang Gelar Pahlawan Nasional ini nanti juga diberikan kepada Sukarno, Suharto dan BJ Habibie. Ini bisa menjadi bagian dari simbol rekonsiliasi anak bangsa,” katanya.

Ketika ditanya apakah dengan Ketum PBNU juga membicarakan masalah politik praktis? Adhie menjawab diplomatis.

“Kami hanya bicara politik yang tidak praktis. Tapi begini, saya paham teman-teman (politisi) NU. Di jalan yang lurus saja mereka pandai berzigzag, apalagi di zaman politik multi tikungan seperti sekarang ini,” pungkas Adhie Massardi.

ARTIKEL LAINNYA