Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Solar Langka, Pimpinan Komisi VII DPR Desak Pertamina Lakukan Pengawasan Ketat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Jumat, 25 Maret 2022, 08:59 WIB
Solar Langka, Pimpinan Komisi VII DPR Desak Pertamina Lakukan Pengawasan Ketat
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno/Net
rmol news logo Kelangkaan BBM jenis Solar terus terjadi di berbagai provinsi. Bahkan di beberapa wilayah tertentu, kelangkaan solar mengakibatkan antrian panjang di SPBU dan mengakibatkan kemacetan.
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, kelangkaan BBM jenis solar disebabkan dua hal utama, yakni disparitas harga yang besar antara solar subsidi dan non subsidi, serta kenaikan konsumsi solar secara drastis dari kalangan industri antara lain pertambangan.

"Disparitas harga sangat jauh antara solar subsidi seharga Rp 5.100 per liter dan solar non-subsidi dengan harga Rp 13.000 per liter," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (25/3).

Untuk mengatasi kelangkaan itu, Eddy Soeparno yang juga Sekjen PAN ini meminta Pertamina, Dirjen Migas, BPH Migas dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat di lapangan agar subsidi tepat sasaran.

"Pengawasan harus ditingkatkan khususnya di SBPU agar solar bersubsidi tidak dikonsumsi mereka yang tidak berhak menerima solar bersubsidi," tegasnya

"Kendaraan angkutan (truk) sayur dan pelaku usaha kecil dan mikro lainnya, layak mengkonsumsi solar subsidi. Namun truk-truk pertambangan, galian pasir dan lain-lain wajib membeli solar non subsidi," lanjut Eddy

Eddy menegaskan, jika ada SPBU melanggar ketentuan itu, maka harus diberikan sanksi tegas, mulai dari penghentian supply BBM solar subsidi sampai dengan pencabutan izin operasi.

"Pengawasan perlu juga dilakukan agar kendaraan roda empat yang membeli solar subsidi tidak dimodifikasi tanki BBMnya, sehingga mampu membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga non subsidi," ungkapnya

Terakhir, Eddy Soeparno mendorong adanya evaluasi segera mengenai harga BBM yang menjadi bagian subsidi atau penugasan pemerintah. Kajian ini penting untuk menyelamatkan nasib Pertamina yang saat ini menderita kerugian sangat besar akibat menjual BBM jauh di bawah keekonomian, karena tidak diperkenankan menaikkan harga BBM yang banyak dikonsumsi masyarakat (seperti Pertalite).

"Di sisi lain, harga minyak dunia saat ini terus melonjak tinggi,” demikian Eddy. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA