Jelang Pertemuan ACWG, KPK Akan Sampaikan 4 Isu Prioritas di Hadapan Negara-negara G20

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, pertemuan putaran pertama akan selenggarakan sejak Senin (28/3) hingga Kamis (31/3).

Lili menyampaikan, pertemuan ACWG putaran pertama akan dihadiri oleh seluruh anggota G20 yang akan diselenggarakan secara virtual dengan dibuka oleh Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Mochammad Hadiyana yang juga sebagai Chair, dan Esther Bogaart dari Australia sebagai Co-Chair.

Selain itu, dilanjutkan dengan keynote speech yang akan disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Dalam gelaran G20 ACWG ini KPK mengusung 4 isu prioritas," ujar Lili kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat sore (25/3).

Keempat isu prioritas yang dimaksud, yaitu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi; partisipasi publik dan pendidikan antikorupsi; pengawasan professional enabler dalam dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU); dan korupsi di sektor renewable energy.

"Keempat isu prioritas ini akan dibahas dalam putaran pertama G20 ACWG, sesuai jadwal," kata Lili.

Pada hari pertama pada Senin (28/3), pertemuan akan membahas terkait isu Echancing the Role of Auditing in Tackling Corruption dengan ditutup kegiatan diskusi antara ACWG dengan Engagement Groups yang dihadiri oleh perwakilan dari B20, C20, T20, L20 dan P20.

Selanjutnya di hari kedua pada Selasa (29/3), pertemuan membahas terkait isu Public Participation and Anti-Corruption Education Program dan penyusunan Compedium of Good Practices.

Selain itu, akan berlangsung diskusi panel yang akan membahas tentang Countering Corruption in Customs yang akan menghadirkan panelis dari World Customs Organization (WCO). Sesi dilanjutkan dengan diskusi tentang Foreign Bribery, lalu ditutup dengan diskusi bersama organisasi internasional, diantaranya UNODC, OECD, IMF, WB, FATF, dan Interpol.

Kemudian pada hari ketiga, Rabu (30/3), pertemuan membahas tentang Corruption-Risk Management in Renewable Energy, dilanjutkan dengan diskusi terkait Supervisory and Regulatory Framework of Lega Professionals.

Lalu pada hari keempat, Kamis (31/3), Joint OECD/G20 Indonesian Presidency Session of Global Anti-Corruption & Integrity Forum akan mendiskusikan yang bertema "Anti-Corruption and Integrity for a Resilient Recovery"

"KPK tentu berharap dalam pembahasan pertemuan Anti-Corruption Working Group ini diharapkan seluruh anggota negara G20 ini dapat menghasilkan kesepakatan, yang diharapkan juga bisa membantu negara-negara anggota G20 maupun juga di luar anggota G20 dapat mencegah korupsi pada praktik-praktik di ekonominya," jelas Lili.

Selain itu, Lili juga berharap manfaat akhir dari kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah, perwujudan ekonomi yang mewujudkan ekonomi masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

"Dan juga tentu diharapkan bersih dari korupsi," pungkas Lili.

Sementara itu, Deputi Bidang INDA KPK, Mochamad Hadiyana yang juga selaku Chair ACWG dalam Presidensi Indonesia G20 ini, menjelaskan bahwa isu peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi akan menjadi High Level Principles (HLP) dalam upaya pemberantasan korupsi global.

"Apabila isu Peningkatan Peran Audit dalam Pemberantasan Korupsi sebagai HLP tersebut nanti disepakati oleh seluruh anggota, maka akan tercatat dalam sejarah sebagai legacy KPK atau Indonesia sebagai presidensi Indonesia tahun 2022," kata Hadiyana.