Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Sekjen Gerindra: Instruksi Jokowi Sudah Tegas, Kita Harus Konversi APBN pada Produk Dalam Negeri

LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK
  • Jumat, 25 Maret 2022, 21:42 WIB
Sekjen Gerindra: Instruksi Jokowi Sudah Tegas, Kita Harus Konversi APBN pada Produk Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net
Perintah Presiden Joko Widodo supaya Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) tidak dibelanjakan barang impor dan memprioritaskan produk dalam negeri mendapat acungan jempol dari berbagai kalangan.

Salah satunya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Bagi dia, perintah Presiden Jokowi harus didukung penuh oleh seluruh instansi pemerintahan dan juga elite partai.

"Pengadaan barang jasa tidak boleh impor, pernyataan presiden itu semua demi kepentingan negara. Supaya APBN kita digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat," kata Muzani dalam keterangannya, Jumat (25/3).

"Dengan begitu, kita bisa mengkonverasi APBN itu dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luas, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi kecil rakyat seperti UMKM," imbuhnya.

Menurut Muzani, Indonesia saat ini perlu memanfaatkan peluang untuk bisa membangkitkan ekonomi negara pasca pandemi Covid-19. Caranya adalah dengan memprioritaskan penggunaan dana APBN terhadap barang-barang dan jasa produk dalam negeri.

"Presiden Jokowi telah memberi instruksi tegas. Indonesia adalah negara besar, dengan memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di semua lini pemerintahan, maka itu menjadi sebuah komitmen untuk kita bisa menjadi negara maju dan berdiri di atas kaki sendiri," terangnya.

Menurut Wakil Ketua MPR RI ini, kegiatan impor bisa dilakukan apabila kebutuhan barang yang ada di dalam negeri tidak mencukupi. Sebaliknya, jika barang atau jasa yang hendak dibeli itu tersedia dan mampu diproduksi di dalam negeri, maka impor tidak boleh dilakukan.

"Konsep ini harus ditumbuhkan dalam stigma dari masing-masing pejabat negara kita. Itu semata-mata demi memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi negara," tandasnya.

ARTIKEL LAINNYA