Selamat Idul Fitri
Selamat Idul Fitri Mobile
Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Tujuh Tahun Impor Terus, Kemarahan Jokowi hanya Kamuflase Demi Citra Pro Produk Lokal

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Sabtu, 26 Maret 2022, 05:26 WIB
Tujuh Tahun Impor Terus, Kemarahan Jokowi hanya Kamuflase Demi Citra Pro Produk Lokal
Kemarahan Presiden Joko Widodo soal impor dinilai hanya sekadar kamulfase/Net
rmol news logo Banyak yang heran mengapa baru kali ini Presiden Joko Widodo menyatakan kejengkelannya atas tindakan menteri yang memilih belanja barang yang berasal dari luar negeri (impor).

Dosen politik Universitas Nasional Andi Yusran mengatakan, importasi barang yang dipersoalkan Jokowi sudah berjalan selama pemerintahannya. Waktunya cukup panjang yakni sekitar 7 tahun sejak tahun 2014.  

"Pengadaan yang serba impor dipersoalkan Jokowi, bukankah itu sudah berlangsung selama masa jabatannya (7 tahun) sebagai presiden?" demikian pertanyaan Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/3).

Ia menilai, kemarahan Jokowi di hadapan menteri, kepala badan/lembaga dan para kepala daerah hanya sebatas kamuflase. Tujuannya hanyalah untuk memperbaiki citra diri.

Dalam pandangan Direktur Indo Riset ini, dengan menyampaikan kekesaalan di ruang publik Jokowi ingin dikenang sebagai pemimpin pro produk dalam negeri.

"Padahal realitasnya tidaklah demikian, coba kita lihat apakah ada ketentuan hukum yang dibuat oleh pemerintah bahwa pengadaan barang dan jasa mengutamakan produk lokal," demikian kata Andi.

Saat memberi pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jokowi menyentil para menterinya yang membeli komponen barang untuk kementeriannya berasal dari luar negeri (impor).

Jokowi mengaku jengkel setelah melakukan pengecekan detail proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan anak buahnya.

Mantan Gubernur Jakarta itu juga mengatakan bahwa catatan anggaran modal pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Selain itu pemerintahan daerah senilai Rp 535 triliun dan BUMN sebesar Rp 420 triliun.

Jokowi memandang dana sebesar itu jika digunakan untuk melakukan belanja produk dalam negeri akan memicu pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Tidak usah cari investor, diam saja tapi kita konsisten beli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini," heran Jokowi. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA