Rosyid menyebut emak-emak menjerit karena harga minyak goreng melambung harganya terlalu tinggi.
"Pedagang susah jualnya modal jadi bertambah untuk belanja minyak goreng," kata Rosyid Arsyad kepada wartawan, Senin (28/3).
Dia menyampaikan kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng yang mengakibatkan keuntungan pedagang tergerus.
"Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional harus bertanggung jawab, untuk mengendalikan harga minyak goreng dan komoditas sembako lainnya, harganya tidak membebani pedagang dan masyarakat," ujar dia.
Rosyid menambahkan, para pedagang pasar kebingungan karena harga minyak goreng sebelumnya relatif terjangkau, tetapi mengalami kelangkaan.
Namun, tak berselang lama, harga minyak goreng melonjak tinggi dengan stok yang melimpah.
“Pedagang dan masyarakat bingung, harga murah langka, harga tinggi ada barangnya," tambah Rosyid.
Akhirnya, lanjut dia, para pedagang melakukan penyesuaian harga dengan resiko keuntungan yang menipis.
"Lebih baik pak Jokowi secepatnya ambil keputusan ganti Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Pangan Nasional, karena sudah tidak bisa kendalikan harga minyak goreng kembali menjadi murah dan terjangkau, untuk pedagang dan masyarakat," ujar dia.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Perdagangan resmi mencabut kebijakan Harga Eceran (HET) sesuai Peraturan Menteri Perdagangan 11/2022 yang semula disubsidi Rp 14 ribu per liter.
Jika hal ini dibiarkan, rosyid arsyad memastikan, bisa menimbulkan gejolak ekonomi dan politik Indonesia.
"Pasti akan ada gejolak politik dan ekonomi yang efeknya langsung kenanya ke pak Jokowi," kata Rosyid.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), Abdul Rosyid Arsyad mengatakan saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan biaya kehidupan, ditambah lagi harga minyak goreng melambung tinggi. 
BERITA TERKAIT: