Tolak Anggaran 48,7 M untuk Gorden Rumah Jabatan DPR, PPP: Kalau Rumah Pribadi Silakan

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, kondisi gorden di rumah jabatan anggota Dewan saat ini masih layak pakai.

"Lebih baik anggaran Rp 90 juta itu untuk hal lainlah. Soal gorden rumah itu kan tidak urgen. Karena apa? Gorden rumah itu yang ada hari ini memang masih bisa digunakan layak pakai," ujar Awiek, sapaan akrabnya, kepada wartawan, Senin (28/3).

Ditambahkan Awiek, gorden di rumah jabatan yang ditempatinya saat ini memang sudah lama. Tapi gorden tersebut masih berfungsi dengan baik.

Selain itu, lanjut Awiek, tak semua rumah ditempat oleh anggota dewan.

"Kalau lihat gordennya di tempat saya masih layak pakai itu, yang dilihat tampilanya itu bukan gorden rumah, kalau di rumah pribadi ya silakanlah, mau yang harga Rp 100 juta atau Rp 200 juta. Ini kan gordennya menggunakan anggaran negara, saya kira enggak paslah ya," papar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

Kalaupun ada bagian gorden yang rusak, yang diganti ya bagian itu saja. Tidak perlu gorden seluruh rumah yang diganti. Yang penting, kata Awiek, gorden itu bisa menutup pandangan dari luar.

Lebih jauh, Awiek menyebut kalau penganggaran di Kesekjenan kadang dibuat tanpa sepengetahuan anggota. Hal ini membuat anggota DPR di-bully warga. Menurutnya, anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan guna kepentingan masyarakat menjelang Ramadan.

"Misalkan diberikan sembako untuk warga masyarakat yang tidak mampu, misalkan Rp 90 juta, dialokasikan kepada anggota DPR untuk membeli minyak goreng murah untuk masyarakat, kan lebih bermanfaat karena ini menjelang bulan Ramadan. Karena kita tahu harga minyak goreng masih tinggi sekali," demikian Awiek.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, sebelumnya menjelaskan soal anggaran Rp 48,7 miliar untuk mengganti gorden di rumah jabatan anggota dewan. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah dan tiap rumah mendapat Rp 90 juta.

"Anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata-rata Rp 80 juta sekian dengan pajak sekitar Rp 90 jutaan per rumah," kata Indra Iskandar kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senin (28/3).

Indra menjelaskan pengajuan anggaran untuk penggantian gorden sudah diajukan sejak 13 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum terwujud. Dia mengatakan penggantian gorden baru diajukan saat anggaran tersedia pada 2022.