Balas Bahlil, Mantan Anggota Ombudsman RI Promosikan Tagar #PercepatPemilu

Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.

“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,” tegasnya kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).

Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.

Pernyataan Bahlil ini lantas dibalas oleh mantan Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Menurutnya, apa yang disampaikan pembantu Presiden Joko Widodo itu perlu diimbangi dengan wacana antitesa. Yaitu, percepat pemilu.

Dia bahkan turut mendengungkan tanda pagar #PercepatPemilu.

“Perlu diimbangi dengan wacana percepatan pemilu. Tidak usah tunggu hingga 2024 #PercepatPemilu,” tutupnya.