Adalah Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia yang terang mengeluarkan klaim tersebut usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi yang digelar Fraksi PKB DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (30/3).
Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pernyataan Bahlil itu
nyeleneh dan sesat pikir.
“Logika berpikir keliru Bahlil dan cenderung bodoh,†katanya saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (31/3).
Iwan Sumule menerangkan bahwa salah satu faktor investor ingin berinvestasi adalah adanya jaminan dan kepastian hukum. Sementara wacana yang turut didengungkan Menteri Bahlil itu berpotensi membuat huru-hara politik.
Artinya, jika potensi itu muncul, maka investor akan mundur teratur. Contoh nyatanya adalah sejumlah investor di Ibukota Negara baru yang mulai berguguran menarik diri.
“Jika konstitusi negara atau hukum tertinggi saja seenak udelnya mau dilanggar, bagaimana aturan hukum yang lebih rendah?†tegas Iwan Sumule.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dengan lantang meminta publik agar wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak diharamkan.
Baginya permintaan agar pemilu ditunda merupakan hal yang wajar terjadi dan tidak boleh dilarang di negara demokrasi. Nantinya, wacana ini akan bergantung pada putusan di parlemen, apakah akan setuju atau tidak.
“Orang mau cerita apa saja boleh. Jangan haramkan sesuatu yang tidak haram,†tegasnya.
Tidak cukup sampai di situ. Bahlil yang sedari awal menyebut pengusaha menginginkan adanya penundaan pemilu juga mengatakan bahwa berdasarkan pandangannya, penundaan Pemilu 2024 akan baik untuk investasi.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Ada yang salah dalam pola pikir pembantu Presiden Joko Widodo dalam memandang wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, penundaan itu disebut baik bagi investasi. 
BERITA TERKAIT: