Sebab, hingga kini mafia minyak goreng masih bebas berkeliaran tanpa "tersentuh" oleh pemerintah dan penegak hukum.
Apalagi, BLT tersebut bersumber dari APBN, yang juga merupakan uang rakyat.
Demikian disampaikan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Sabtu (2/4).
"BLT tersebut bersumber dari APBN, uang yang juga berasal dari rakyat. Sementara mafia minyak goreng hingga detik ini tak jelas wujudnya," kata Syahrial.
Atas dasar itu, Syahrial menyebut kebijakan Jokowi hanya kamuflase untuk mengelabui masyarakat Indonesia. Jokowi seolah-olah ingin berpihak pada rakyat kecil, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
"Kebijakan yang seolah-olah memihak rakyat, tapi sesungguhnya pro oligarki," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: