Begitu kata Direktur Pusat Riset Politik,
Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (3/4).
"Rasionalisasi
untuk melakukan perpanjangan masa jabatan Presiden sangat sulit dicerna
oleh nalar publik. Bagaimana bisa ide itu muncul di saat minyak goreng
mahal, pertamax naik, PPN naik, utang meroket,†tanyanya.
Saiful
meminta pihak yang menginginkan adanya penundaan Pemilu 2024 dan
perpanjangan masa jabatan presiden untuk berkaca diri. Sebab, apa yang
diinginkan bertentangan dengan kondisi nyata yang dirasakan rakyat.
Tidak ada rakyat yang merasa senang dengan meroketnya kebutuhan pokok
dan utang negara.
"Kalau mau objektif mestinya malu dengan
keadaan, dimana seharusnya sadar bahwa keadaan semakin memburuk,
sehingga sudah selayaknya tidak mengedepankan kepentingan kelompok atau
golongan tertentu. Harus berpikir lebih luas, yaitu keselamatan bangsa
dan negara seutuhnya," pungkas Saiful.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: