Pimpinan DPD: IDI Hadir Sebagai Penjamin Kompetensi dan Integritas Dokter

Begitu pesan dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mengingat sikap publik yang cenderung menghakimi lembaga yang baru saja memberhentikan dokter TNI Terawan Agus Putranto itu secara tidak proporsional.

"Kami ingin publik tidak terlalu jauh terlibat dalam dinamika internal IDI yang secara khusus mengatur dan mengawasi prosedur dan kode etik profesi dokter,” tuturnya kepada wartawan, Minggu (4/4).

Menurutnya, selain berkomitmen dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etik, IDI tentu memiliki pertimbangan ilmiah dalam memutuskan suatu kebijakan internal terkait kode etik profesi anggotanya.

Di satu sisi, masyarakat tentu membutuhkan jaminan atas kebenaran praktik kedokteran yang berlaku umum, ilmiah sesuai dengan SOP medis dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Para dokter yang dalam profesinya sangat menentukan baik buruknya metode penyembuhan dan kondisi kesehatan masyarakat saat dan pasca pengobatan harus memiliki kesepakatan dan aturan main yang bersifat universal.

“IDI hadir sebagai institusi penjamin bagi kompetensi atau kapabilitas dan integritas seorang dokter dalam melayani pasien,” tegasnya.

IDI, sambungnya, pasti memiliki kepekaan terhadap resiko keprofesian yang sangat presisi bagi para dokter. Sehingga masyarakat bisa terhindar dari malapraktik kesehatan dan dampak negatif lainnya dalam proses pengobatan.

"Terkait inovasi metode pengobatan yang dilakukan oleh dokter secara pribadi, tentu kami sangat menghargai karya dan inovasi beliau sebagai seorang dokter yang out of the box. Namun kedokteran adalah dunia ilmiah, setiap kreasi medis harus terlebih dahulu dilakukan riset dan diakui secara umum oleh profesi dokter,” terang Sultan.

“Saya kira IDI patut menegakan kode etik profesi secara tegas kepada anggotanya yang dinilai kurang disiplin. Dan kami harap Publik dan pemerintah tidak perlu terlalu jauh menghakimi pengurus IDI saat ini,” tutupnya.