Tidak Tepat Tanggung Dosa Masa Lalu, GAMKI Sepakat Jenderal Andika Perkasa Bolehkan Keturunan PKI jadi TNI

Sekretaris Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat mengatakan, saat ini doktrin komunis sudah tidak relevan dan tidak memungkinkan paham tersebut berkembang. Apalagi melalui Tap MPR sudah jelas dinyatakan bahwa PKI dilarang.

Menurut Sahat, para keturunan PKI tidak tepat jika harus menanggung dosa sejarah terkait apa yang dilakukan orang tua atau kakek yang pernah berkiprah di PKI.

"Karena mereka (keturunan PKI) adalah warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama menjalankan tugas bela negara, termasuk jadi TNI untuk bersama warga negara lainnya bertanggung jawab menjaga pertahanan negara," demikian kata Sahat kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (3/4).

Lebih lanjut Sahat menjelaskan, bangsa Indonesia memang harus tetap mengingat sejarah yang terjadi, termasuk tragedi 1965. Meski demikian, bangsa Indonesia harus fokus mengarungi masa depan.

Ia menekankan, bangsa Indonesia tidak boleh terlalu dihantui dengan insiden berdarah itu. Imbasnya, antara anak bangsa justru saling curiga dan tidak saling percaya terhadap warga negaranya yang sebenarnya ingin berkontribusi untuk negara.

"Ini langkah rekonsiliasi bersama, membuka lembaran baru untuk memajukan peradaban Indonesia agar lebih maju," demikian penjelasan Sahat.

Mantan Ketua Umum GMKI ini juga menekankan bahwa paham komunis tetap menjadi musuh bersama. Meski demikian, bagi keturunan PKI harus tetap diberi ruang untuk membangun negara.

"Bagaimana mewujudkan kesejahreraan sosial. Ini yang menjadi tugas bersama, tidak ada lagi warga negara kelas 2 di Indonesia," pungkas Sahat.