Begitu duga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B. Najamudin menanggapi kelangkaan Biosolar yang terjadi secara luas di beberapa daerah di tanah air.
Menurutnya, kasus kelangkaan Biosolar ini harus dilihat secara menyeluruh, baik akibat faktor eksternal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan faktor internal, yakni kebijakan B30 yang bahan bakunya adalah CPO atau minyak sawit.
Mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu menilai bahwa pola kelangkaan Biosolar ini akan bernasib sama dengan kelangkaan minyak goreng pada beberapa waktu yang lalu.
“Kami harap kelangkaan biosolar ini bukan skema prakondisi untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM No. 125.K/ HK.02/ MEM.M/ 2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan,†tegasnya kepada wartawan, Senin (4/4).
Sultan mengaku mengkhawatirkan hal itu, karena saat ini porsi konsumsi BBM Solar bersubsidi mencapai 93 persen dari total konsumsi jenis BBM Solar. Sementara BBM Solar non subsidi konsumsinya hanya mencapai 7 persen.
“Di saat yang sama disparitas (selisih) harga antara BBM Solar subsidi dan non subsidi kian tinggi,†ujarnya.
Menurut hitung-hitungan Pertamina, selisih harga saat ini mencapai Rp 7.800 per liter. Pemerintah bisa saja berpikir untuk memangkas subsidi BBM jenis Biosolar ini dengan alasan kelangkaan.
Selanjutnya, Sultan menerangkan bahwa secara bisnis, Pertamina tentu berkepentingan untuk menjaga kelangsungan neraca keuangannnya yang dibebani oleh tugas dari pemerintah. Permintaan CPO yang tinggi di pasar ekspor sepertinya cukup membebani biaya produksi biosolar atau menunaikan tugas kebijakan B30 pemerintah.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kelangkaan BBM jenis Biosolar yang tengah terjadi diduga berkaitan dengan kenaikan harga minyak sawit atau CPO di pasar ekspor. 
BERITA TERKAIT: