Iwan Sumule: Justru Langkah Jenderal Andika Perkasa Konstitusional dan Demokratis

Apalagi jika “penyematan” dosa turunan itu dipakai untuk membatasi ruang gerak mereka hanya karena ilusi traumatik.

Begitu kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menanggapi langkah tegas Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang membolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mengikuti seleksi prajurit TNI.

“Tidak ada dosa turunan. Setiap manusia berhak mendapatkan perlakuan yang sama,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (6/4).

Secara khusus, Iwan Sumule mengurai bahwa Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 hanya menerangkan bahwa PKI dibubarkan dan dilarang. Termasuk larangan simbol, atribut, dan paham komunisme.

Sementara untuk kader atau keturunannya tak dilarang menjadi apapun di negara ini sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1).

“Jadi tidak ada yang salah dari pernyataan Jenderal Andika,” tegasnya.

Sebaliknya, apa yang dilakukan Jenderal Andika merupakan sebuah gebrakan di tubuh TNI. Mantan KSAD itu, sambung Iwan Sumule, ingin menciptakan kehidupan yang demokratis di TNI.

“Justru apa yang disampaikan Jenderal Andika menunjukkan beliau sangat konstitusional dan demokratis,” tekannya.

Masih kata Iwan Sumule, sejarah yang mengatakan PKI ada memang tidak pernah bisa dihapus. Tetapi, bangsa Indonesia harus terus bergerak maju untuk membangun masa depan.

"Sejarah penting untuk diketahui dan dikenang, untuk memberi pelajaran agar sejarah yang buruk tak terulang, dan dapat membuat kita menjadi lebih baik, bukan untuk menciptakan dendam," pungkasnya.