Begitu analisis mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, yang disampaikan dalam siaran kanal Youtube Bravos Radio Indonesia pada Jumat (8/4).
Dalam penjelasannya, RR biasa Rizal Ramli disapa, menyatakan bahwa negara demokrasi yang normal memiliki prinsip trias politika. Di mana lembaga eksekutif diawasi oleh legislatif maupun oleh yudikatif.
"Tapi ketika trias politika tidak berfungsi, aspirasi masyarakat itu mandek karena eksekutif legislatif dan yudikatif ada dalam satu kelompok yang mempertahankan status quo. Tidak aneh kemudian kalau pintu-pintu demokrasi mandek," ujar RR.
Di samping demokrasi yang sudah semakin turun indeksnya di mata masyarakat nasional maupun dunia, capaian ekonomi yang dikerjakan pemerintahan Jokowi tak cukup mengubah kesejahteraan masyarakat.
"Kondisi ekonomi kita hari ini buat rakyat biasa sangat sulit. Bahkan, maaf. Kalau saya bandingkan dengan kondisi ekonomi rakyat pada Maret 98 sampai April 98, kondisi hari ini 3 sampai 4 kali lebih jelek," tuturnya.
Sebagai contoh, begawan ekonomi ini menyebutkan jumlah orang yang menganggur masih cukup banyak. Jika mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 6,49 persen pada tahun 2021 kemarin.
"Pendapatan tidak ada, pengangguran lebih banyak dan ditambah harga-harga naiknya luar biasa. Jadi tidak aneh rakyat sudah gelisah, dan seolah-olah tidak ada harapan," imbuhnya.
Yang disayangkan RR, dalam suasana seperti ini DPR RI tidak menjalankan fungsi legislatifnya maupun kekuatan-kekuatan politik formal, tetapi malah menjadi hamba dari kekuasaan, sehingga tidak menjelaskan dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
"Akhirnya yang terjadi adalah gerakan rakyat, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, untuk menjebol tembok-tembok yang membatasi demokrasi itu tadi, dan membawakan suara rakyat agar kenaikan harga-harga ini jangan terlalu memukul rakyat," demikian Rizal Ramli.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Hidup dan kehidupan warga negara Indonesia pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dirasa sudah terhambat alias mandek, baik dari segi berdemokrasi maupun pemenuhan ekonomi. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: