Wiranto Turun Gunung Temui Mahasiswa Penolak Penundaan Pemilu dan Tuntut Masalah Ekonomi

Wiranto mengaku telah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo untuk menemui para mahasiswa yang menyuarakan soal penolakan penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden, serta mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini.  

"Pertemuan kita dengan adik-adik mahasiswa dari BEM Nusantara cukup lama, cukup intens. Banyak hal-hal yang tadi kita bincangkan dengan teman-teman mahasiswa," ujar Wiranto di Kantor Dewan Pertimbang Presiden (Wantimpres) di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menjelaskan, ada sekitar lima pokok permasalahan yang disampaikan mahasiswa.

"Misalnya, menyampaikan masalah minyak goreng dan kartel, kenaikan bahan pokok menjelang lebaran, masalah perpajakan, masalah energi, juga disampaikan dan dibicarakan terakhir masalah perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu," paparnya.

Terkait dengan masalah-masalah selain penundaan Pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden, Wiranto memastikan pemerintah bakal membahasnya dengan kementerian terkait.

"Hal-hal yang menyangkut masalah teknis tentu tidak dibincangkan di sini, di Kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Tapi tentu akan kita lanjutkan bicarakan dengan menteri terkait yang membidangi masalah-masalah yang disampaikan mahasiswa," katanya.

Akan tetapi, khusus terkait dengan masalah penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden, Wiranto memastikan kepada para mahasiswa bahwa sikap pemerintah, dan termasuk Presiden Jokowi, akan tetap melanjutkan proses pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Mantan Panglima TNI di era Orba ini bahkan menegaskan, Jokowi sudah 4 kali menyatakan sikapnya menolak isu jabatan 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, dan juga penundaan pemilu.

Dikatakan Wiranto, Jokowi mengambil sikap itu karena melihat hal tersebut tak mungkin terjadi mengingat penolakan yang besar dari masyarakat maupun parlemen untuk mengamandemen UUD 1945.

"Terkait masalah jabatan 3 periode (atau) perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu, tadi telah kami sampaikan ke teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi," demikian Wiranto.