Arab Saudi Izinkan 1 Juta Jemaah Haji, Pimpinan MPR Minta Pemerintah Perjuangkan Kuota Maksimal Jemaah Haji Indonesia

Meski demikian, Pemerintah Indonesia harus tetap berjuang untuk mendapat kuota tertinggi melalui jalur diplomasi Kementerian Agama. Mengingat antrean haji yang semakin membengkak setelah 2 tahun tak bisa berangkat.

"Sudah ada kepastian dari Pemerintah Arab Saudi untuk membuka kuota haji 1443 Hijriah bagi satu juta jemaah, termasuk dari luar negara mereka. Untuk itu, Pemerintah Indonesia perlu segera memastikan lebih detail soal persyaratannya serta memperjuangkan kuota terbaik untuk calon jemaah haji dari Indonesia," kata
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan di Jakarta, Senin (11/4).

Hidayat pun menyarankan Presiden Jokowi untuk membuka komunikasi langsung dengan Raja Arab Saudi, sebagai upaya untuk mendapatkan kuota calon jemaah haji paling maksimal.

"Kalau perlu untuk membuktikan keseriusan Pemerintah, Presiden Jokowi bisa berkomunikasi langsung dengan Raja Arab Saudi supaya Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji terbaik," imbuhnya.

Menurut Hidayat, upaya mengoptimalkan kuota calon jemaah haji asal Indonesia, bahkan bisa mencapai lebih dari 100 ribu orang, bernilai penting. Karena dapat mengobati kerinduan umat muslim Indonesia untuk melaksanakan rukun Islam kelima tersebut.

Selain itu, upaya tersebut juga dapat menekan antrean jemaah calon haji asal Indonesia tidak semakin panjang.

Tak hanya soal kuota, Hidayat juga meminta Kemenag mempersiapkan segala persoalan teknis keberangkatan haji. Baik melalui persiapan internal, koordinasi dengan Komisi VIII DPR, maupun komunikasi atau sosialisasi dengan ormas Islam dan berbagai asosiasi penyelenggara haji dan umrah.

Pasalnya, hanya tersisa sedikit waktu menjelang pemberangkatan jemaah haji 1443 Hijriah yang diperkirakan sudah dimulai pada 5 Juni 2022.

Secara khusus dia meminta Kemenag memastikan tahapan seleksi calon jemaah haji berjalan baik, adil, dan dapat diterima semua calon jemaah yang menunggu sejak 2020.

Hidayat juga berharap Pemerintah tidak menaikkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bipih tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 38,745 juta.

Namun, berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag kepada Komisi VIII DPR, Bipih tanpa protokol kesehatan ketat diproyeksikan sebesar Rp 42 juta.

"Kami berharap Kemenag mengajukan angka Bipih yang lebih rasional dan tidak memberatkan jemaah haji. Apalagi, pihak Arab Saudi juga sudah tidak memberlakukan pembebanan yang berdampak pada penambahan pembiayaan. Dengan demikian, keberangkatan jemaah haji Indonesia tahun 2022 dapat berjalan tenteram dan aman tanpa menimbulkan persoalan," demikian Hidayat Nur Wahid.