Merespons hal itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mempertimbangkan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang tertangkap tangan ikut unjuk rasa.
Walikota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengaku telah rapat koordinasi untuk mengantisipasi pelajar di wilayahnya ikut demonstrasi.
"Saya kira itu nanti kami akan pikirkan ke depan (cabut KJP) karena kemarin, kami baru bicara antisipasi bukan sanksi," kata Muhammad Anwar seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJakarta.
Anwar meminta pihak sekolah untuk ikut mengawasi siswanya agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi demo.
"Sudah saya imbau sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, bersama para kepala sekolah, Kasudin, agar memperhatikan sekolah-sekolah khususnya SMK," ujar Anwar.
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu pun berharap tidak ada pelajar di wilayahnya yang ditangkap pihak kepolisian akibat mengikuti demo mahasiswa di depan Gedung DPR.
"Kami imbau di timur jangan sampai mereka ikut hal-hal yang belum mereka saatnya mereka ikut karena faktor usia mereka," tutup Anwar.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: