Daripada Ribut Naikkan Harga Pertalite dan Gas Melon, Menteri ESDM Diminta Tambah Kuota BBM Subsidi

Apalagi, menurut anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, penyesuaian harga BBM Pertalite, Solar dan LPG 3 Kg atau dikenal dengan gas melon tidak ikut diputuskan dalam rapat kerja Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR.

"Terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi tersebut tidak masuk dalam kesimpulan rapat," tegas Mulyanto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/4).

Saat ini, yang penting diperjuangkan Kementerian ESDM adalah membuat masyarakat tenang dengan menjalankan butir-butir kesimpulan hasil rapat kerja dengan Komisi VII, salah satunya kesepakatan untuk menambah kuota Solar, Pertalite, dan minyak tanah melalui revisi APBN 2022.

Khusus untuk perubahan kuota Solar dan minyak tanah, yang merupakan bahan bakar subsidi pemerintah, maka perlu pembahasan lanjut antara pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Penambahan kuota BBM bersubsidi ini, kata Mulyanto, adalah langkah penting agar geliat pertumbuhan ekonomi di ujung pandemi Covid-19 dan gejolak harga migas bisa tertangani.

"Harapannya perubahan-perubahan tersebut tidak berdampak negatif bagi masyarakat, karena ketersediaan BBM dalam keadaan cukup, aman dan terkendali," tegas Mulyanto.