HIMMAH Unjuk Rasa di Sekitar Istana, Ini Tuntutannya pada Pemerintahan Jokowi

Beberapa isu yang disuarakan oleh PP HIMMAH adalah menolak ibu kota negara (IKN) baru, tolak kenaikan BBM dan tolak Presiden 3 Periode serta reshuffle kabinet.

Koordinator aksi Sahala Pohan menyampaikan bahwa penundaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati amanat reformasi 1998.

Sahala juga mengingatkan agar Joko Widodo  konsisten terhadap pernyataannya bahwa pengusulan penundaan Pemilu adalah orang yang ingin menampar mukanya.

"Terkait dengan Pemilu, sudah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menyepakati Pemilu pada 14 Februari 2024,” tambah Sahala yang juga Ketua PW HIMMAH DKI Jakarta

Lebih lanjut Ketua Umum PP HIMMAH Abdul Razak Nasution menyampaikan bahwa hasil kajiannya, tidak ada urgensi untuk melakukan pemindahan IKN.

Pemindahaan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikatakan Razak merupakan sebuah keputusan yang tidak tepat. Apalagi, kebutuhan anggaran tahap I IKN mencapai Rp 466 Triliun.

“Disamping menggunungnya utang negara yang sudah mencapai Rp 7000 triliun, Softbank juga hengkang dari proyek IKN,” tegasnya

Dalam orasınya, Razak juga menyinggung kondisi ekonomi Indonesia juga sedang tidak baik dan sangat memprihatinkan. Sebabnya, dalam 2 tahun terakhir Indonesia fokus kepada penanganan Covid 19.

Razak menyebutkan bahwa kenaikan harga pangan dan pajak mengakibatkan rakyat semakin menjerit.

“Belum lagi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax yang naik dengan angka tinggi dari Rp 9.000-9.400 menjadi Rp 12.500-Rp 13.00 per liter per 1 April 2022 kemarin,” kritik Rozak.