Sementara Menko Luhut merupakan salah satu pihak yang kerap disebut sebagai penggagas wacana penundaan pemilu. Bahkan Menko Luhut pernah mengklaim punya big data 110 juta warganet memiliki kecenderungan penundaan pemilu.
Tidak hanya itu, pernah juga diberitakan bahwa Menko Luhut mengumpulkan ketua umum partai koalisi untuk memperbincangkan penundaan pemilu.
Begitu tegas Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/4).
“Ini tudingan serius yang mesti dijawab Pak Luhut dan dibongkar seterang-terangnya, agar tak jadi fitnah,†tegasnya.
“Karena pernah diberitakan, Pak Luhut kumpulkan ketua partai bahas penundaan pemilu†sambung Iwan Sumule.
Terlepas dari itu, Iwan Sumule mengaku miris andaikata informasi yang didapat Masinton benar adanya. Sebab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng telah membuat masyarakat, khususnya kaum ibu-ibu menderita. Bahkan untuk mendapatkan minyak goreng, masyarakat sempat harus mengular panjang dan berebut di berbagai minimarket.
Sementara di satu sisi, justru muncul dugaan bahwa semua itu berlatar rencana penundaan pemilu. Di mana usulan itu dilemparkan oleh lingkaran istana, yang seharusnya hadir membuat rakyat sejahtera.
“Mafia Migor telah menyengsarakan rakyat, demi merauk keuntungan lebih besar. Iya nggak sih?†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
BERITA TERKAIT: