Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Seolah-olah Heroik, Padahal Kebijakan Bakar Lumbung

Pakar ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menuturkan, kebijakan tersebut seolah-olah heroik namun tidak berdampak positif bagi industri kelapa sawit di Indonesia.

Pasalnya, banyak petani sawit yang berteriak lantaran buah tandan yang menjadi bahan baku minyak goreng menumpuk dan membusuk jika tidak segera diproduksi dan diekspor.

“Untuk sebagian orang ini seolah-olah heroik, ini kepahlawanan dari pemerintah atau presiden, berani melawan mafia. Tetapi ini kebijakan yang jongkok ya, enggak punya desain yang baik,” ucap Didik kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/4).

Rektor Universitas Paramadina ini mengurai, pemerintah telah gagal dalam menyelamatkan produksi minyak goreng di Indonesia. Dari mulai mengeluarkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) untuk CPO, kemudian memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng, dan terakhir menumpas mafia minyak goreng.

“Pemerintah itu sudah membikin kebijakan namanya Domestic Market Obligation (DMO) gagal. Artinya, DMO itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk supply minyak goreng, gagal," tuturnya.

"Setelah gagal dia (pemerintah) bikin lagi harga eceran tertinggi (HET), setelah bikin HET gagal kan. Setelah HET dia bikin langkah untuk mencari mafia, mafianya enggak ketemu kan, yang ditangkap malah dirjen yang tidak punya harta, bukan orang besar,” imbuhnya.

Menurut Didik, kegagalan pemerintah ini terlihat dengan mengumumkan tersangka kasus minyak goreng yang seolah-olah tanda kepahlawanan dan berpihak kepada masyarakat. Namun hal tersebut justru menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.

"Kegagalan-kegagalan ini ditimpa lagi dengan setop ekspor minyak goreng, jadi gagal lagi. Karena itu pasti petaninya berteriak, ini sama dengan menghancurkan sistem perdagangan yang ada secara keseluruhan. Banyak teman-teman yang mengatakan itu membakar lumbungnya,” tutupnya.