Demikian analisis pengamat militer dan intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, melalui keterangannya yang diterima
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (27/4).
"Melalui holding tersebut, berbagai mekanisme
procurement dan
acquisition segala jenis persenjataan dapat segera dipercepat dengan banyak negara. Mekanisme tersebut juga memberi kesempatan bagi peningkatan SDM semua BUMN Strategis dan BUMS," ucap Nuning Kertopati, sapaan akrabnya.
Nuning pun meminta para pemimpin BUMN dan BUMS untuk segera menyiapkan para ahli dan operator agar menguasai terlebih dahulu ilmu dan pengetahuan setiap jenis persenjataan, peralatan deteksi, peralatan komunikasi, dll. Para teknisi dituntut mampu memproduksi bersama pabrikan negara lain, untuk selanjutnya mampu memproduksi secara mandiri.
Pararel dengan tuntutan tersebut adalah, lanjut Nuning, melengkapi berbagai fasilitas produksi dan laboratorium peralatan militer. Timeline mekanisme produksi disusun bersamaan dalam waktu yang bisa lebih cepat agar kapasitas produksi yang tinggi dapat tercapai.
Holding industri pertahanan dipandang Nuning juga sebagai induk industri yang banyak menarik industri menengah dan industri kecil untuk aktif dalam produksi Alutsista. Reverse engineering dapat menjadi paradigma kinerja holding industri pertahanan berdasarkan prioritas kebutuhan operasional TNI.
"Keberhasilan holding industri pertahanan pada saatnya juga dapat diarahkan untuk memproduksi berbagai peralatan dan perlengkapan industri-industri lainnya. Investasi pemerintah untuk holding industri pertahanan diyakini mampu membuka lapangan kerja baru, produktivitas sektor industri, dan pertumbuhan ekonomi nasional," demikian Nuning Kertopati.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Peresmian Holding industri pertahanan Defend.ID merupakan langkah strategis Kementerian Pertahanan RI untuk segera mencapai kemandirian alutsista TNI. Sebab, pemenuhan kebutuhan alutsista modern merupakan program utama meningkatkan kapasitas dan kapabilitas TNI di dalam melaksanakan tugas pokok sesuai amanat Undang-undang dan peraturan yang berlaku. 
