Berwacana Penundaan Pemilu, Cak Imin Gagal Jalankan Fungsi Ketua Umum Partai

Analis politik Jamiluddin Ritonga berpendapat kritik yang diterima Cak Imin dinilai wajar karena telah menyuarakan aspirasi oligarki bukan dari rakyat.

"Cak Imin dibully kiranya wajar karena ia berwacana yang sesuai dengan kehendak elite dan oligarki. Ia berupaya memaksakan kehendak para elite dan oligarki agar diterima rakyat,” kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/5).

Menurutnya, rakyat melakukan perlawanan karena Cak Imin mewacanakan penundaan Pemilu 2024 yang bertentangan dengan kehendak rakyat. Perlawanan rakyat itu wajar karena Cak Imin sudah mengingkari perannya sebagai ketua umum partai.

"Sebagai ketua umum partai, seharusnya Cak Imin menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan malah menjilad dengan menyalurkan kehendak elite dan oligarki agar diikuti rakyat. Di sini Cak Imin sudah tidak menjalankan fungsinya sebagai ketua umum partai,” ujarnya.

Akibat dari hal tersebut, Jamiluddin menilai popularitas Cak Imin akan meningkat. Namun peningkatan popularitas itu dalam konotasi negatif yang merugikan Cak Imin dan partainya.

"Dampak lebih jauh, elektabilitas cak Imin akan semakin terjun payung. Padahak, selama ini elektabilitasnya memang rendah,” katanya.

Dengan makin rendahnya elektabilitas Cak Imin, Jamiluddin berpandangan tentu akan menyulitkan dia untuk maju menjadi capres. Sebab, partai lain akan sulit mengusung sosok yang elektabilitasnya sangat rendah.

"Ironisnya, kesalahan fatal Cak Imin berimbas pada partai yang dipimpinnya. Hasil survei terakhir, elektabilitas partai yang mewacanakan penundaan pemilu semuanya turun,” katanya.

"Jadi, PKB sudah merasakan dampak dari disfungsionalnya Cak Imin sebagai ketua umum. Dampak tersebut diperkirakan akan makin besar karena Cak Imin yang paling menggebu-gebu mewacanakan penundaan pemilu,” demikian Jamiluddin.