Dorong Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di Jatim, Menko Airlangga Beri 7 Arahan

Dalam Rakor ini dibahas soal percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo –Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Rakor yang dilaksanakan pada Rabu (11/5) ini memang bertujuan untuk mengakselerasikan penyelesaian proyek-proyek yang akan selesai pada 2024. termasuk memastikan ketersediaandan alokasi anggaran di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Dalam Rakor tersebut, Menko Airlangga menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan KPPIP terhadap 218 Proyek/Program yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 triliun.

Dalam pembukaannya, Menko Airlangga menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden, proyek-proyek dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 harus dapat diselesaikan pada 2024, atau dapat dipastikan tercapainya Financial Closing paling lambat pada 2024.

Selain itu, perlu dipastikan ketersediaan lahan dan perizinan agar dapat diselesaikan sebelum 2024.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KPPIP bersama dengan BPKP dan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemprov Jawa Timur, sudah ada 5 proyek selesai, dengan nilai Rp 5,6 T.

Kemudian 2 Proyek dalam tahap beroperasi/selesai sebagian, dengan nilai Rp 373,9 M;  14 Proyek dalam tahap Konstruksi, dengan nilai Rp 13,4 T; 96 Proyek dalam tahap Penyiapan, dengan nilai Rp 124,7 T; dan 101 Proyek dalam tahap Perencanaan, dengan nilai Rp 149,1 T.

Selanjutnya Menko Airlangga memberikan beberapa arahan strategis untuk mempercepat penyelesaian proyek dan permasalahan pelaksanaan proyek.

Pertama, pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada 2023. Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023;

Kedua, pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai proyek strategis berdampak nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur serta untuk mendukung ekonomi kemasyarakatan, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan.

Ketiga, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bagian selatan, didorong untuk segera menyelesaikan pengadaan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2022/2023. Kementerian PUPR berkomitmen menyediakan anggaran untuk konstruksi pada tahun 2023.

Keempat, SPAM Umbulan, proyek untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan air minum untuk masyarakat dan industri, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya. Pemprov Jawa Timur diharapkan dapat mengkoordinasikan Kerjasama Bisnis dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Kelima, Bendungan Bagong merupakan proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Menko Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengambil solusi terbaik untuk penanganan masyarakat terdampak. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat aktif berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memberi dukungan yang dibutuhkan.

Keenam, pembangunan Jalan Pansela di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, Banyuwangi, sebagai proyek yang membuka aksesibilitas dan pengembangan ekonomi bagian selatan Jawa Timur, diarahkan percepatan pembangunan untuk segmen jalan yang lahannya sudah siap.

Ketujuh, pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo, sebagai proyek untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo, diupayakan percepatan penyelesaian regulasinya agar dapat segera terbangun.

Di akhir rapat, Menko Airlangga mengingatkan pentingnya komitmen Pemprov Jatim dalam memenuhi readiness criteria, penyediaan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Sesuai dengan arahan Menko Airlangga dan harapan Wagub Jatim Emil Dardak, para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang menjadi amanat Perpres Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan.

Pada Rakor tersebut Menko Airlangga didampingi oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo, dan Staf Ahli Menko Perekonomian Elen Setiadi.