Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Jika Tak Ingin Ada Rajapaksa Versi Indonesia, Jokowi Harus Segera Rangkul Megawati dan PDIP

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-satryo-1'>AHMAD SATRYO</a>
LAPORAN: AHMAD SATRYO
  • Kamis, 12 Mei 2022, 12:22 WIB
Jika Tak Ingin Ada Rajapaksa Versi Indonesia, Jokowi Harus Segera Rangkul Megawati dan PDIP
Presiden Jokowi saat silaturahim lebaran ke Megawati Soekarnoputri/Net
rmol news logo Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi terburuk sejak kemerdekaan. Imbasnya, para pengunjuk rasa yang marah sampai membakar rumah-rumah sejumlah pejabat tinggi. Bahkan rumah milik leluhur keluarga Rajapaksa di Medamulana, Hambantota juga menjadi sasaran amuk massa.

Penyebab krisis ekonomi itu akibat pinjaman yang menggunung, cadangan devisa berkurang dan pasokan pangan serta langlanya ketersediaan energi.

Rajapaksa adalah dinasti politik kekuasaan di Sri Lanka. Setelah Mahinda Rajapaksa berkuasa selama 2 periode (2005-2015), ia kemudian digantikan dengan adiknya Gotabaya Rajapaksa sebagai presiden. Sedangkan Mahinda menjadi penguasa kursi Perdana Menteri sejak tahun 2004 hingga 2022 dan akhirnya mundur.

Kejadian kisruh di Sri Lanka itu diharapkan tak terjadi di Indonesia. Presiden Joko Widodo mendapat saran dari sejumlah kalangan agar situasi ekonomi, sosial, dan politik i dalam negeri bisa stabil. Mengingat struktur utang negara Indonesia per hari ini telah tembus Rp 7 ribu tirliun lebih.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menyarankan Jokowi bisa menyelesaikan sejumlah masalah yang muncul belakangan.

Dia menyebutkan, misalnya soal kepastian pelaksanaan Pemilu Serentak 2024, stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat, hingga keberpihakan negara terhadap masyarakat luas.

"Jika tidak, yang terjadi di Sri Lanka bisa sama persis (terjadi di Indonesia). Kerusuhan besar sudah sering dialami bangsa Indonesia dan puncaknya terjadi pada 1998 di saat reformasi terjadi," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (12/5).

Sejauh ini, Jerry melihat kebijakan-kebijakan dan pertimbangan yang dikeluarkan Jokowi tak lagi berasal dari kelompok yang mewakili masyarakat, malah cenderung lebih mementingkan kelompok pemilik modal atau oligarki.

Paling tidak, kata Jerry, hal itu nampak dari kebijakan Jokowi dalam penuntasan masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran.

"Hal-hal serupa seperti gejolak ekonomi dan politik bisa terulang kalau Jokowi tak merubah kebijakan publiknya. Jika masih terjadi krisis BBM, Minyak goreng sampai pangan masih dikendalikan oligarki, maka ini sinyalemen buruk buat pemerintahan Jokowi," tuturnya.

Maka dari itu, Jerry menyarankan Jokowi untuk mendengar suara-suara rakyat, paling tidak dari partai yang membesarkannya PDI Perjuangan, apalagi mengingat partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini merupakan partai wong cilik.

"Jika ingin selamat maka PDIP terus dirangkul dan mendekat ke Mega ketimbang LBP yang notabene sebagai brutus di pemerintahan," demikian Jerry. rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA