"Bahwa pemulihan sistem demokrasi dan agenda menghancurkan dominasi oligarki dalam tatatan politik harus selesai tahun ini," ujar Syahganda dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi pada Kamis malam (12/5).
Gagasan ini juga disampaikan Syahganda dalam acara refleksi 24 tahun Reformasi bertajuk "Menarik Benang Merah Gerakan Mahasiswa dari Masa ke Masa: Perlawanan Terhadap Oligarki?" Yang diselenggarakan Masika-ICMI, hari ini di Jakarta.
Menurut Syahganda, demokrasi telah dikerdilkan oleh rezim Jokowi dengan melakukan gerakan Islamophobia, pemberangusan kebebasan sipil, berbagai pelanggaran HAM dan "illiberal democracy".
"Selain itu, rezim ini telah memberikan kedaulatan sepenuhnya pada kelompok oligarki. Kaum pemilik modal menguasai seluruh tatatan politik nasional. Termasuk dalam hal mafia minyak goreng, pemerintah Jokowi gagal melindungi segenap rakyat Indonesia," paparnya.
Untuk kembali pada cita-cita reformasi politik yang diperjuangkan mahasiswa, Syahganda memandang perlu adanya gerakan mahasiswa, gerakan buruh dan kaum ulama yang bersatu merebut demokrasi dan menyingkirkan kaum oligarki.
Bagi Syahganda, upaya tersebut mesti terjadi sebelum pemilihan 2024. Sebab, agenda pemilu ke depan tidak boleh melahirkan sistem demokrasi palsu sebagaimana yang berjalan saat ini, di mana rakyat tidak berdaulat.
"Konkritnya, pemerintah harus dipaksa membebaskan semua tahanan politik, seperti Habib Rizieq, dan lain-lain, melakukan reformasi agraria secara total dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat," dmeikian Syahganda.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kehendak masyarakat untuk bisa merasakan perubahan di Indonesia sudah harus semakin dimatangkan. Bahkan, aktivis Syahganda Nainggolan menilai dua masalah inti yang mengemuka belakangan harus diputus akarnya. 
BERITA TERKAIT: