Menanggapi keputusan itu, Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono mengatakan, langkah PT ASDP itu salah kaprah dan justru akan mempersulit masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.
“Harusnya PT ASDP tahu fungsi angkutan penyeberangan adalah kepanjangan jalan raya seperti halnya jembatan atau jalan tol, yang setiap detik, menit, dan jam penumpang dan kendaraan bisa melakukan perjalanan menyeberang 24 jam non stop,†kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (13/5).
Bambang mengatakan, angkutan penyeberangan atau kapal feri berbeda dengan pesawat terbang, kereta api, atau kapal laut jarak jauh yang tidak selalu tersedia setiap saat.
"Jika diberlakukan tiket
online, penyeberangan bisa menerapkan seperti halnya di jalan tol menggunakan uang eletronik (
e-money), yang bisa didapat dengan mudah tanpa aplikasi," katanya.
Pasalnya, masih kata Bambang, untuk mendapatkan tiket online ASDP, masyarakat harus mengunduh dulu aplikasi di gawai untuk setiap pembelian tiket. Permasalahannya, masyarakat saat ini masih banyak yang tidak melek terhadap teknologi.
Menurutnya, realita dari masih sedikit masyarakat paham pada aplikasi tiket online penyeberangan seperti Ferizy, adalah munculnya calo-calo di sepanjang lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni.
"Sudah menjadi rahasia umum, biaya untuk pengurusan mendapatkan satu tiket melalui calo-calo itu menjadi mahal, misalnya tiket sepeda motor dari Rp 54.000 dijual Rp 65.000. Sementara tiket penumpang bengkak dari Rp 19.500 menjadi Rp 25.000 dengan bantuan calo-calo yang tumbuh subur di Merak-Bakauheni," katanya.
“Padahal setiap kali transaksi tiket
online Ferizy dari ASDP, konsumen sudah dikenakan biaya administrasi Rp 2.500, di mana seharusnya tidak boleh dikutip dari konsumen sebab pelayanan pembelian tiket sudah dibebankan kepada konsumen dengan membayar uang jasa kepelabuhanan yang cukup besar," jelasnya.
Sebelum pembeliat tiket
on the spot benar dihapus sepenuhnya, Bambang mendesak ASDP segera membenahi aplikasi Ferizy dan menggantinya dengan sistem yang lebih profesional dan mumpuni.
Teramasuk juga, ASDP harus bertanggung jawab menertibkan calo-calo di pelabuhan, serta menghapus tiket hangus dan biaya administrasi pembelian tiket online Rp 2.500 per transaksi.
"Mengingat masih banyaknya masalah tiket online ASDP, Menhub harus merevisi Permenhub 19/2020 tentang Penyelenggaraan Tiket Angkutan Penyeberangan secara Elektronik, agar tidak merugikan masyarakat seperti saat ini," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
.jpg)
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan tidak ada lagi penjualan tiket on the spot di pelabuhan. BUMN ini ingin mengadaptasi sistem ticketing bandara dan stasiun kereta api serta menerapkan pengisian data diri penumpang saat memesan tiket. 
BERITA TERKAIT: