Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Dapat Aduan Masyarakat, Puan Maharani Perintahkan Anggota DPR Pelototi Harga Pangan Paska Lebaran

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Jumat, 13 Mei 2022, 23:50 WIB
Dapat Aduan Masyarakat, Puan Maharani Perintahkan Anggota DPR Pelototi Harga Pangan Paska Lebaran
Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
rmol news logo Terkait dengan kondisi harga bahan pokok di pasaran, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh anggota dewan di komisi yang berwenang melakukan pengawasan.

Permintaan Puan itu didasari oleh dirinya yang telah mendapat aduan bahwa paska lebaran harga sejumlah komoditas pangan masih terbilang tinggi.

Ia mengatakan, saat masuk masa persidangan dirinya akan meminta Komisi yang terkait melakukan pengawasan dengan memantau harga di pasaran.  

"Agar dalam hal fungsi pengawasan untuk memelototi harga komoditas pangan karena jika harganya masih tinggi, tentu ini akan menyulitkan masyarakat," kata Puan, Jumat (13).

Politisi PDIP itu mengungkapkan dia mendapatkan laporan masyarakat tentang tingginya harga cabai. Di pasaran, data yang ia dapat harga cabai berkisar Rp 40.000 hingga Rp 45.000 per kilogram.

"Padahal harga normalnya antara Rp 30.0000 hingga Rp 33.000," kata Puan.

Selain itu, Puan juga mengatakan bahwa harga minyak goreng curah yang seharusnya Rp 14 ribu per liter masih menyentuh 9.000-Rp 20.000 per liter.

Harga itu, dikatakan putri Megawati itu masih di atas harag eceren tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah
Beberapa komoditas lain yang di pasar tradisional yakni ayam ras, gula pasir, hingga beras juga harganya masih mengalami kenaikan meski lonjakannya tak terlalu tinggi.

Puan meminta Komisi VI DPR yang membidangi sektor perdagangan untuk mencari tahu akar masalah masih tingginya harga komoditas pangan ini.

Selain itu, Komisi IV DPR yang membidangi pertanian juga perlu  untuk mengecek apakah ada masalah di tingkat hulu.
Ia mengaku tidak segan untuk meminta Komisi di DPR untuk memanggil Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan utnuk mencari jalan keluar mengatasi masalah tersebut.

"Agar bisa mendapatkan penjelasan langsung dari pemerintah," ujar politisi PDIP ini.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA