Sembilan Calon Presiden 2024
Sembilan Calon Presiden 2024
Kopi Timur Mobile
Farah.ID
Kopi Timur
Farah.ID

Pimpinan MPR RI: Pemangku Kebijakan Harus Akselerasi Perintah Presiden Jokowi untuk Hadapi Krisis Global

LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Senin, 16 Mei 2022, 21:02 WIB
Pimpinan MPR RI: Pemangku Kebijakan Harus Akselerasi Perintah Presiden Jokowi untuk Hadapi Krisis Global
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat/Net
Para pemangku kebijakan harus cepat melakukan akselerasi sejumlah langkah yang direncanakan pemerintah untuk menghadapi dampak krisis global.

Utamanya, kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, pemangku kebijakan teknis harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan Presiden JokO Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April 2022.

"Perintah Presiden pada Musrenbangnas akhir April 2022 lalu harus benar-benar diakselerasi oleh para menteri di lapangan, sehingga kita benar-benar mampu menghadapi ancaman krisis global," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/5).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 27 April 2022 digelar dengan mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dalam mewujudkan tema tersebut, Presiden Jokowi menegaskan agar para pembatunya melaksanakan sejumlah langkah agar mampu mengantisipasi krisis global.

Langkah tersebut antara lain, bekerja fokus untuk peningkatan penggunaan komponen dalam negeri, mempercepat proses hilirisasi industri yang dilakukan di dalam negeri, meningkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, meningkatkan investasi yang berdampak penciptaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya, dan sejumlah agenda strategis untuk peningkatan SDM harus terus berjalan.

Menurut Lestari, deretan tugas dari itu memang tugas yang tidak mudah. Tetapi harus segera diakselerasi realisasinya di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu saat ini.

"Karena itu, permintaan fokus bekerja dari Presiden kepada para pembantunya harus menjadi perhatian serius, sehingga para menteri harus cermat merealisasikan setiap target dari tugas yang menjadi tanggung jawab mereka,” katanya.

Pada kesempatan itu, kata politisi Partai Nasdem ini, juga ditetapkan sejumlah sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023. Antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3�"5,9 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3�"6 persen, tingkat kemiskinan 7,5�"8,5 persen, rasio gini 0,375�"0,378, dan indeks pembangunan manusia 73,31�"73,49.

Sejumlah parameter pertumbuhan itu, lanjutnya, membutuhkan komitmen semua pihak untuk mewujudkannya, dengan selalu mengedepankan kepentingan bangsa sebagai yang utama.

Anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem itu sangat berharap para pemangku kepentingan dan masyarakat luas memiliki pandangan yang sama terkait upaya bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan saat ini.

"Tanpa gerak dan semangat yang sama dari seluruh anak bangsa, akan sulit memenuhi target yang dicanangkan dalam upaya menghadapi tantangan dampak krisis global di sejumlah sektor kehidupan kita,” pungkasnya.

ARTIKEL LAINNYA