Bagi Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, penjelasan dari KPU menjadi penting untuk memastikan transparansi anggaran negara yang digunakan.
"KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu segera menjelaskan kepada publik ihwal peruntukan anggaran tersebut," kata Ihsan kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/5).
"Publik perlu mengetahui porsi anggaran yang besar itu untuk apa dan akan dimanfaatkan seperti apa, hal ini untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran Pemilu 2024," imbuhnya.
Bila sudah terbuka dan publik mengetahuinya, Ihsan menambahkan tidak menutup kemungkinan, anggaran bisa dikurangi atau lebih diefisienkan lagi mengingat Indonesia saat ini masih ada di dalam masa pandemi Covid-19.
"Tetapi yang terpenting, dana yang cukup besar tersebut perlu di-
clear-kan terkait dengan peruntukannya dan apakah masih ada ruang untuk dapat mengefisiensikan anggaran pemilu 2024. Pasalnya biaya yang tinggi perlu disesuaikan dengan semangat keserentakan pemilu 2024," jelasnya.
Seperti diketahui, hingga saat ini, Komisi II DPR RI belum mengesahkan pengajuan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp 76 triliun.
Angka tersebut muncul dalam rapat konsinyering yang dilakukan sejak Jumat (13/5) sampai Minggu (15/5).
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menjelaskan kepada publik terkait besaran anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 76 triliun. 
