Menurut pandangan pengamat politik Jamiluddin Ritonga, penurunan kerja pemerintah itu lantaran banyaknya kekecewaan yang dirasakan masyarakat saat ini. Terutama dari kelas menengah ke bawah.
"Pelaku usaha mikro juga mengalami kesulitan karena tidak stabilnya harga kebutuhan bahan pokok. Hal itu membuat ketidakpastian dalam berusaha. Masyarakat juga merasakan menurunnya kebebasan berpendapat. Ada kehawatiran untuk menyatakan pendapat, termasuk di media sosial,†kata Jamiludin kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (17/5).
Mantan Dekan FIKOM IISIP ini menambahkan, kekacauan yang terjadi di Indonesia dan kondisi ekonomi yang tidak stabil membuat masyarakat memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah.
"Semua itu membuat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Karena itu, sudah saatnya Jokowi meresuffle kabinetnya,†terangnya.
Jamiluddin menuturkan, reshuffle kabinet terutama dapat dilakukan untuk bidang ekonomi dan politik.
"Untuk bidang ekonomi kabinet Jokowi perlu penyegaran agar dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi,†jelasnya.
"Di bidang politik, diharapkan menteri baru dapat mengembalikan kebebasan berpendapat. Hal ini diperlukan karena menjadi salah satu indikator demokrasi,†tambahnya.
Dia berharap persepsi masyarakat terhadap pemerintah akan kembali meningkat seiring adanya perbaikan kinerja dari pemerintah atau melakuakn perombakan struktur Kabinet Indonesia Maju.
"Melalui reshuffle kabinet, kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi diharapkan akan membaik. Hanya dengan kepercayaan masyarakat, Jokowi dapat meningkatkan kinerja kabinetnya,†tutupnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dinilai mengalami penurunan drastis dalam tempo 6 bulan terakhir. Berdasarkan temuan lembaga survei Indikator Politik Indonesia, kinerja Presiden Jokowi menurun dari 72 persen pada Desember 2021, menjadi 58,1 persen pada Mei 2022. 
BERITA TERKAIT: