Kebijakan Pelonggaran Masker Perlu Disosialisasikan Masif agar Tidak Terjadi Miskomunikasi

Namun demikian, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, H. Alifudin tetap ingin agar kebijakan tersebut diiringi dengan target capaian vaksinasi yang terukur.

Terpenting lagi, kebijakan ini perlu dipancarluaskan agar tidak terjadi salah komunikasi, khususnya di daerah.

"Kami apresiasi atas kebijakan pemerintah bahwa di ruang terbuka diperbolehkan lepas masker, tapi kami minta tolong pemerintah harus menginformasikan atau mengkampanyekan hal ini secara masif,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/5).

Alifudin menambahkan bahwa sosialisasi harus secara gencar dilakukan seperti awal pendemi Covid-19 menerapkan protokol kesehatan, agar kebijakan pemerintah tersebut tidak mis-information atau ditangkap berbeda oleh publik.

"Yang kedua, soal vaksinasi yang harus digencarkan, agar warga sudah vaksinasi lengkap dan aparatur penegak harus tegas serta melakukan pendekatan persuasif,” tutur Alifudin.

Politikus PKS ini juga menilai persoalan data harus dianalisa dengan tepat, agar membuat status endemi ini bisa tepat.

“Covid-19 ini melalui udara kan jadi harus juga berhati hati, dan kita harus tetap melakukan serta menjaga kebiasaan hidup sehat dan bersih, seperti cuci tangan pakai sabun, dan kebiasaan gerakan hidup bersih,” tegas Alifudin.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut kebijakan wajib masker kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jokowi mengatakan kebijakan ini diberlakukan karena kasus Covid-19 di Indonesia semakin terkendali.

"Dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan Covid di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya sampaikan bahwa pemerintah memutuskan melonggarkan kebijakan pemakaian masker," kata Jokowi saat jumpa pers daring, Selasa (17/5).