Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Firli Ingin Setiap Jabatan Politik Diisi Kader Parpol Berintegritas Bukan Hanya Bermodal

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/idham-anhari-1'>IDHAM ANHARI</a>
LAPORAN: IDHAM ANHARI
  • Rabu, 18 Mei 2022, 17:47 WIB
Firli Ingin Setiap Jabatan Politik Diisi Kader Parpol Berintegritas Bukan Hanya Bermodal
Ketua KPK RI Firli Bahuri dihadapan 20 petinggi partai politik dalam Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022/Ist
rmol news logo Pendidikan Politik Cerdas Berintagritas (PCB) Terpadu yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 20 partai politik yang terdaftar di KPU memiliki tujuan untuk membangun peradaban karakter baru. Politik berintegritas yang anti korupsi.

Ketua KPK RI Firli Bahuri mengatakan, jika partai politik tidak membangun budaya anti korupsi sampai ke akar rumput, maka tujuan negara sulit tercapai bahkan bisa saja gagal tercapai.

Pasalnya, Firli membeberkan, partai politik sangatlah memiliki peran penting dalam kerangka mewujudkan tujuan negara. Partai politik merupakan penghasil para pemimpin mulai dari tingkat Kepala Desa, Bupati, Walikota, Gubernur sampai Presiden.

Partai politik juga yang menyusun seluruh regulasi, produk hukum dan kebijakan politik, hingga menguasai suara rakyat dan melahirkan wakil rakyat.

“Untuk itu, kader-kader usungan parpol yang akan menjabat di seluruh jabatan politik haruslah individu yang memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas. Bukan hanya punya modal dan akhirnya berkuasa dengan keinginan menggandakan modal,” kata Firli dihadapan 20 petinggi parpol dalam Executive Briefing Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang (18/5).

Negara melalui KPK, kata Firli, menginginkan dan berupaya agar tidak ada lagi Pilkada, Pileg dan Pilpres yang transaksional haram. Yaitu jual beli rekomendasi ataupun budaya politik yang menyebabkan suatu jabatan harus bermodal yang diartikan korupsi demi balik modal. Ini terjadi akibat biaya-biaya politik yang tinggi. Seharusnya ini tidak terjadi.

“Kita tidak boleh menyerah, apalagi kalah oleh realitas. Perubahan-perubahan sangat diperlukan, sehingga budaya antikorupsi bisa diterima dan diterapkan sebagai “pilihan hidup baru” demikian Firli.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA