Jokowi Buka Kembali Kran Ekspor CPO, Politisi PDIP Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola SDA

Pria yang karib disapa Gunhar ini mengatakan, sebagai wakil rakyat di senayan dia berterima kasih pada Presiden Jokowi atas keputusan membuka kembali kran ekspor CPO. Sebab, dengan kebijakan itu, orang nomor satu di Indonesia itu mengedepankan kepentingan rakyat.

Gunhar juga mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang berani membongkar dan menindak tegas dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng.

"Kami mengapresiasi langkah Bapak Jaksa Agung dan jajarannya dan meminta terus berindak tegas terhadap para pelaku yang masih bermain di sektor hilir dan tidak taat aturan," katanya.

Selain itu, Gunhar meminta pemerintah sesegera mungkin dapat membenahi tata kelola dan sektor hilir komoditas yang berkaitan dengan kebutuhan rakyat luas.

Menurutnya, sudah saatnya  pemerintah membenahi tata kelola sumber daya alam, terutama komoditas yang selama ini menjadi andalan Indonesia seperti CPO dan batubara. Hal itu perlu dilakukan, demi menghindari terulang kembali kebijakan pelarangan ekspor batubara dan juga CPO akibat kelangkaan.

"Larangan ekspor batubara yang pernah diambil pemerintah karena banyak perusahaan tidak memenuhi kewajiban DMO. Sedangkan pelarangan eksport CPO karena harga Migor mahal dan pemerintah harus mensubsidi 7,6 triliun rupiah akibat perusahaan yang tidak memenuhi kewajiba DMO," katanya.

Keluarnya kebijakan larangan ekspor akibat pelanggaran DMO, baik batubara maupun CPO yang berujung kelangkaan, tambah Gunhar, menandakan masih adanya carut marut tata kelola SDA.

"Artinya  ini pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam tata kelola SDA kita yang masih carut marut," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun meminta pemerintah membangun sektor hilir berkaitan dengan SDA. Pembangunan sektor hilir ini tambahnya bukan hanya pada sektor mineral, namun juga sektor lainya.

"Sudah saatnya, pemerintah membangun sektor hilir berkaitan dengan SDA, tidak hanya Mineral, tetapi juga di sektor hilir lainnya seperti sawit, tebu, karet, dengan memanfaatkan BUMN perkebunan,," katanya.

Sebagai negara besar yang berpenduduk 270 juta jiwa, serta SDA yang melimpah, Gunhar menyayangkan jika pemerintah belum optimal membangun  bisnis hulu hingga hilir dalam mengelola SDA. Bahkan pemerintah menurutnya harus meniru para konglomerat yang mampu menguasai beberapa sektor SDA dari hulu hingga hilir.

"Kita memiliki 10 konglomerat yang masuk daftar orang terkaya dunia, mereka semua menguasai ekonomi dari hulu sampai ke hilir, apa yang mereka kerjakan, bagaimana mereka bekerja, sistem yang mereka bangun dari hulu sampai hilir, Kenapa pemerintah tidak melakukan itu?"katanya.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya mampu membangun hulu hingga hilir berbaai sektor SDA, karena memiliki banyak sumber daya hingga kewenangan. Melalui BUMN Perkebunan, pemerintah tambahnya  bisa membangun hilirisasi bahan baku.

"Kita punya lahan, modal, regulasi, semua cukup. Atas nama bangsa Indonesia, ini amanat pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945, ini tantangan yang harus dicari jalan keluarnya, supaya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud," katanya.